RIAU24.COM - Mahkamah Agung Rusia pada hari Kamis mencabut penunjukan Taliban sebagai ‘organisasi teroris’, sebuah isyarat simbolis yang bertujuan membangun hubungan persahabatan dengan penguasa de facto Afghanistan.
Kelompok Islamis itu merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, ketika pasukan Amerika yang mendukung pemerintah negara itu yang diakui secara internasional menarik diri.
Moskow, yang menyebut penarikan AS sebagai ‘kegagalan’, telah mengambil langkah-langkah untuk menormalkan hubungan dengan otoritas Taliban sejak saat itu, melihat mereka sebagai mitra ekonomi potensial dan sekutu dalam memerangi terorisme.
"Larangan yang sebelumnya ditetapkan pada kegiatan Taliban termasuk dalam daftar federal terpadu organisasi yang diakui sebagai teroris telah ditangguhkan," kata Hakim Mahkamah Agung Oleg Nefedov dalam sebuah putusan, menurut kantor berita negara TASS.
"Keputusan itu segera berlaku hukum," tambahnya.
Jaksa Agung Rusia meminta pengadilan untuk menghapus penunjukan ‘teroris’ kelompok itu bulan lalu, menyusul beberapa perjalanan ke Rusia oleh pejabat tinggi Taliban.
Delegasi Taliban menghadiri forum ekonomi unggulan Rusia di Saint Petersburg pada tahun 2022 dan pada tahun 2024, dan diplomat top kelompok itu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Moskow Oktober lalu.
Keputusan untuk menangguhkan label tersebut tidak sama dengan pengakuan resmi bagi otoritas Taliban, yang mencari legitimasi internasional.
Tetapi itu membantu menghindari rasa malu bagi para pejabat Rusia yang bertemu dengan perwakilan dari kelompok militan di acara-acara profil tinggi.
Mengubah sikap
Sikap Moskow terhadap Taliban telah berubah secara drastis selama dua dekade terakhir.
Kelompok ini dibentuk pada tahun 1994 selama Perang Saudara Afghanistan, sebagian besar oleh mantan pejuang Mujahidin yang memerangi Uni Soviet selama 1980-an.
Perang Soviet-Afghanistan, yang menyebabkan ribuan pemuda Soviet tewas dan terluka, mengakibatkan kekalahan menyengat bagi Moskow yang mempercepat runtuhnya Uni Soviet.
Moskow memasukkan Taliban ke dalam daftar hitam terorisnya pada tahun 2003 atas dukungannya untuk separatis di Kaukasus Utara.
Tetapi kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021 telah memaksa Rusia dan negara-negara lain di kawasan itu untuk mengubah taktik saat mereka bersaing untuk mendapatkan pengaruh.
Rusia adalah negara pertama yang membuka kantor perwakilan bisnis di Kabul setelah pengambilalihan Taliban, dan telah mengumumkan rencana untuk menggunakan Afghanistan sebagai pusat transit untuk gas menuju Asia Tenggara.
Pada Juli 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Taliban sebagai sekutu dalam memerangi terorisme.
Baik Rusia dan pihak berwenang Taliban telah berusaha untuk memberantas Negara Islam-Khorasan (IS-K), sebuah kelompok Islamis yang bertanggung jawab atas serangan mematikan di Afghanistan dan Rusia, termasuk serangan di gedung konser Moskow pada Maret 2024 yang menewaskan 145 orang.
Negara-negara lain juga berusaha untuk membina hubungan dengan otoritas Taliban, meskipun belum ada negara yang bergerak untuk secara resmi mengakui mereka.
Kazakhstan mengumumkan tahun lalu bahwa mereka telah menghapus Taliban dari daftar ‘organisasi teroris.’
Pada tahun 2023, China menjadi negara pertama yang menunjuk duta besar baru untuk Kabul dan telah menjalin hubungan ekonomi yang berkembang dengan penguasa barunya.
(***)
