RIAU24.COM - Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu) menegaskan pemerintah tak memberi izin negara manapun untuk membangun pangkalan militer di Indonesia.
Pernyataan ini menyusul rumor yang menyebut Rusia meminta akses pangkalan Angkatan Udara di Biak, Papua.
Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat (Roy)menyampaikan pernyataan itu dalam keterangan tertulis pada Rabu (16/4).
"Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di Indonesia," kata Roy.
Roy juga mengatakan Indonesia sebagai negara yang memiliki tradisi politik luar negeri yang bebas aktif akan menerima dan mengizinkan pesawat atau kapal militer negara lain dalam misi damai untuk berkunjung ke Indonesia.
Lebih lanjut, dia juga menerangkan Indonesia punya rencana untuk membangun tempat peluncuran satelit di Biak.
"Pembicaraan mengenai hal tersebut telah dimulai beberapa tahun yang lalu namun belum sampai kepada keputusan apapun," ungkap Roy.
Situs militer Amerika Serikat, Janes, merilis laporan berjudul "Indonesia pertimbangkan opsi usai Rusia berupaya akses ke pangkalan AU" pada Selasa (14/4).
Dalam situs itu, Janes melaporkan Jakarta menerima permintaan resmi dari Moskow soal izin pesawat Angkatan Udara Rusia (VKS) untuk ditempatkan di sebuah fasilitas di provinsi paling timur Indonesia.
Sumber terpisah dari pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi ke Janes permintaan tersebut diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu pada Februari 2025.
Dalam dokumen yang diterima Janes soal permintaan tersebut, Rusia berupaya menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.
Pangkalan udara Biak merupakan rumah bagi Skuadron Penerbangan 27 Angkatan Udara Indonesia yang mengoperasikan pesawat pengintai CN235.
Sejumlah media Australia juga memberitakan laporan tersebut. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pemerintah sudah "berkomunikasi" dengan Indonesia soal laporan tersebut.
(***)
