RIAU24.COM -Presiden Prabowo Subianto dengan lantang menyebut ada raja kecil dalam birokrasi yang melawannya.
Prabowo mengaku tak gentar dengan perlawanan raja-raja kecil ini dan akan terus menggalakkan penghematan anggaran negara.
“Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” ujar Presiden Prabowo dalam Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Jawa Timur, Senin 10 Februari 2025.
Hal ini tafsirkan oleh Pengamat Politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo pada rabu (12/2).
“Kalau memang melanggar hukum yang langsung aja Pak kalau menurut saya, ditindak saja, sebagai presiden kan Pak Prabowo punya power untuk itu," ucapnya melansir Kompas TV.
Apalagi, kata Kunto, Presiden Prabowo sudah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian demi kepentingan rakyat.
Kunto lebih lanjut menilai, apa yang disampaikan Presiden Prabowo terkait penghematan anggaran dan kondisi birokrasi di kementerian sebagai hal yang menarik.
Sebab ternyata Presiden Prabowo bukan mempersoalkan menterinya tetapi birokrasi di dalam kementerian.
“Menarik ketika kemarin ya, Pak Prabowo 2 hari yang lalu memberikan statement ada raja-raja kecil tuh, ya kan. Ini yang menarik ketika justru yang di-highlight oleh Pak Prabowo adalah birokrasi di dalam kementerian itu sendiri,” ucap Kunto.
Oleh karena itu dia menilai bukan menterinya yang disorot dan disebut raja-raja kecil.
“Nah, ini kan berarti bukan menterinya kan gitu kan dan ini ada semacam ya jangan coba-coba lawan saya ini raja besar, raja-raja kecil jangan coba-coba melawan saya,” lanjutnya.
Penjelasan Gerindra
Anggota Dewan Pembina Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa adanya upaya untuk menjegal kebijakan Presiden Prabowo Subianto oleh "raja-raja kecil" sangat terasa.
Hal itu disampikan Dahnil dalam akun X Dahnilanzar, Selasa, (11/2/2025).
"Upaya menjegal kebijakan Presiden @prabowo oleh "raja-raja kecil" seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa," tulis Dahnil.
Menurutnya kebijakan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran banyak dijegal secara halus oleh mereka yang terganggu.
Mereka ingin kebijakan tersebut gagal atau tidak berjalan.
"Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektifitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente. Diganggu agar gagal dll," tambahnya.
Menurut Dahnil, tujuan perbaikan yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto sekarang ini memang tidak mudah. Meskipun demikian ia yakin masih banyak birokrat yang ingin adanya perbaikan.
(***)
