Salah satu targetnya adalah koperasi di Tanah Air bisa memiliki smelter, membangun pabrik crude palm oil (CPO), dan fasilitas pengolahan susu.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantono dalam acara Konferensi Pembangunan Indonesia 2025 yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (7/1/2025).
"Presiden Prabowo ingin koperasi Indonesia tidak hanya sekadar menjalankan usaha kecil, tetapi bisa memiliki kemampuan seperti koperasi di luar negeri, termasuk membangun pabrik-pabrik besar," ujar Ferry.
Aturan baru segera terbit
Untuk mendukung visi ini, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) berencana menerbitkan revisi Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) Nomor 4 Tahun 2020.
Aturan baru ini akan memberikan fleksibilitas lebih besar kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) dalam berinvestasi.
Ferry menyebut, dengan revisi tersebut, koperasi akan diizinkan melakukan aksi korporasi, termasuk mengakuisisi aset besar seperti smelter, kapal canggih, dan perkebunan.
Selain itu, Presiden Prabowo juga telah menetapkan tambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk LPDB-KUMKM.
Dana ini diharapkan dapat memperkuat koperasi dalam memasuki sektor riil dan industri. Ferry mengatakan, Kemenkop terus mendorong transformasi koperasi agar berperan lebih signifikan dalam perekonomian nasional.
Ferry menegaskan, langkah ini merupakan upaya untuk menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
(***)
