RIAU24.COM - Siak-Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) melakukan sosialisasi terkait Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Tahun Anggaran 2025, berlangsung di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata Pemkab Siak dalam mendukung kampung sebagai ujung tombak dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan, sejalan dengan visi kabupaten siak sebagai kota hijau.
Kepala Dinas PMK Siak, Muhammad Arifin menyampaikan rasa syukur atas peningkatan jumlah penerima program TAKE tahun ini.
"Alhamdulillah, tahun ini jumlah kampung penerima dana TAKE meningkat menjadi 92 dari sebelumnya 68 kampung. Hal ini menunjukkan minat yang besar dari kampung-kampung untuk mendapatkan dukungan dana berbasis lingkungan," ujarnya.
Program TAKE fokus pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kawasan tanah gambut, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan lingkungan.
Arifin menjelaskan, “Salah satu sasaran Pemkab adalah mendorong masyarakat untuk tidak lagi bergantung pada pembakaran liar yang dapat merusak hutan dan ekosistem di dalamnya,".
Dana TAKE yang akan dialokasikan tahun 2025 mencapai Rp1.709.069.715 untuk 92 kampung yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Siak.
"Tentu pemberian dana ini berdasarkan hasil asesmen tahunan yang kita lakukan dengan indikator yang telah ditetapkan. Kampung yang tidak memenuhi indikator tidak akan menerima dana ini," tegasnya.
Ia menegaskan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Sebab program TAKE merupakan bagian dari visi besar Kabupaten Siak untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan mengurangi risiko karhutla, sesuai dengan misi pembangunan 2021-2026.
“Penggunaan dana ini akan diawasi secara ketat untuk memastikan efisiensi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Kami juga berharap kampung dapat terus melaporkan perkembangan secara transparan,” jelasnya.
Selain itu, program ini didukung oleh pelatihan dan fasilitasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas kampung dalam pengelolaan lingkungan, perlindungan hutan, dan pengendalian bencana.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kampung adalah kunci keberhasilan program ini. Kami ingin setiap kampung benar-benar menjadi ujung tombak pelestarian lingkungan,” pungkasnya.(Lin)
