RIAU24.COM - Peneliti CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli meminta pemerintah pusat tak lagi melakukan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Hal ini karena pengurangan transfer tidak dibarengi dengan penghematan belanja pemerintah pusat, dikutip dari rmol.id, Sabtu 18 Juli 2028.
"Sebaliknya, berbagai program nasional tetap diperluas, parahnya beban fiskal justru bergeser ke daerah," ujarnya.
"Pemerintah pusat memaksa provinsi dan kabupaten membiayai program-program prioritas Jakarta, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, melalui pengurangan dana yang seharusnya menopang pelayanan dasar daerah," tambahnya.
Belum lagi kebijakan perekrutan besar-besaran PPPK yang sebelumnya diwajibkan pemerintah pusat.
"Setelah rekrutmen dilakukan, kewajiban pembayaran gaji justru dialihkan kepada pemerintah daerah, sementara transfer anggaran dipangkas," ujarnya.
Kondisi itu, menurutnya menciptakan mandat tanpa pendanaan (unfunded mandate).
Padahal, fondasi keuangan pemerintah daerah tengah berada di titik kritis.
Artinya, pemerintah jangan bermain-main lagi dan segera membenahi sistem transfer fiskal secara menyeluruh.
