RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menyebut wacana pembentukan koalisi permanen dinilai tidak lebih dari sekadar lip service.
Hal ini karena orientasinya dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu, bukan berlandaskan kerja keras, inovasi, atau kepentingan rakyat, dikutip dari rmol.id, Jumat, 2 Januari 2025.
"Koalisi permanen hanya lip service belaka karena orientasinya tidak lain adalah pemburu rente. Mereka memburu keuntungan dari sistem, bukan dari kerja keras atau inovasi, yang sering kali melibatkan praktik korupsi atau manipulasi kebijakan," ujarnya.
Tambahnya, kesamaan ideologi atau warna bendera partai kerap dijadikan alasan pembentukan koalisi permanen.
Namun dalam praktiknya, tujuan masing-masing pihak dalam koalisi sering kali berbeda dan lebih bersifat pragmatis.
Tambahnya, hubungan dalam koalisi lebih menyerupai simbiosis mutualisme selama kepentingan kekuasaan terpenuhi.
"Padahal, kata Hari, kekuasaan seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat sebagaimana amanat sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukanlah tolok ukur terbentuknya koalisi permanen.
"Tolak ukur yang seharusnya menjadi tujuan permanen adalah pelaksanaan nilai sila kelima Pancasila secara konsisten," tutupnya.
