RIAU24.COM - Anggota DPR asal Aceh, Mohammad Nasir Djamil menyebut surat yang dikirimkan Pemerintah Aceh kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF bukanlah sesuatu yang luar biasa.
Hal ini karena kedua lembaga di bawah PBB tersebut memang rutin menjalankan program kemanusiaan di Aceh setiap tahunnya, dikutip dari rmol.id, Selasa, 16 Desember 2025.
"Karena itu, sangat wajar kalau pemerintah Aceh menyurati kedua lembaga yang di bawah naungan PBB itu utk membantu menanggulangi pascabencana di Sumatera dan Aceh khususnya," sebutnya.
Dia menjamin, permintaan bantuan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pemerintah pusat.
Surat itu murni dilandasi semangat kemanusiaan, bukan karena pemerintah pusat dianggap tidak mampu menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.
“Surat itu mengandung misi kemanusiaan. Bukan ingin mengatakan bahwa Pusat tidak sanggup menangani tiga provinsi yang mengalami banjir besar dan tanah longsor," ujarnya.
Dia menyebut, Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat memahami langkah yang diambil oleh Gubernur Aceh.
