RIAU24.COM - Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi meminta Presiden Prabowo Subianto membentuk tim independen kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era Joko Widodo alias Jokowi.
Sebagai ketua, dia mengusulkan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md, dikutip dari rmol.id, Minggu, 2 November 2025.
Hal ini buntut sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyelidiki proyek Whoosh sejak awal 2025.
"Tapi sampai saat ini, KPK tidak mengumumkan apa saja yang sudah dilakukan dalam mengusut proyek tersebut," ujarnya.
"KPK lamban dan melempem dalam mengusut kasus Whoosh tersebut, sedangkan publik mendesak agar KPK menetapkan Jokowi dan Luhut tersangka sebagai penanggung jawab utama proyek tersebut, karena bagi publik kasus ini mudah dibaca dan mudah ditelusuri," tambahnya.
Dia menduga, pimpinan KPK yang ditunjuk Jokowi tersandera akibat utang budi.
"Akibatnya, KPK seperti dirudung ketakutan kalau harus mengusut kasus Whoosh secara transparan, profesional dan penuh kejujuran," sebutnya.
"Diperlukan tim independen untuk mengusut kasus tersebut. Karena dugaan mark up tiga kali lipat dari biaya yang dikeluarkan untuk proyek kereta cepat itu sangat terang benderang," ujarnya.
"Di bandingkan dengan Arab Saudi yang bangun proyek kereta cepatnya dengan jarak 1.500 Km, biayanya Rp112 triliun. Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan jarak 142 Km biayanya hampir mencapai Rp120 triliun," sebutnya.
