RIAU24.COM - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar menjalankan praktik politik, tetapi juga membawa dimensi esensial yang ingin dicapai dalam kepemimpinannya.
Hal itu disampaikan dalam Peringatan 1 Tahun pemerintahan yang dilaksanakan Aliansi Indonesia Raya (Air) sebagai wadah organ relawan Prabowo-Gibran yang terdiri dari Gatotkaca, Jaringan '98, Tim 8 Prabowo Gibran, Bara JP, RKP, Gempita, Srikandi PGX, Nawasena Indonesia Emas, dan Tegas.
"Politik Pak Prabowo itu lebih ke berdampak, berdaulat dan persatuan,” ujar Juri di Jakarta, Senin (13/10).
Juri menjelaskan, politik yang berdampak itu bagaimana politik dipahami untuk lebih ke substansi bangsa ini.
Maka warna politiknya kepada persatuan. Di kabinet tampak menteri-menterinya dari berbagai latarbelakang. Ada dari pejabat/kabinet berasal dari lawan politik saat pilpres. Tapi bagi pak prabowo itu selesai saat pilpres kemarin saja.
Politik bagi pak prabowo itu lebih ke kedaulatan. Wujud dari kedaulatan itu bukan hanya tidak bisa ditawar tapi harus segera diwujudkan. Hal itu diwujudkan pada kebijakan, salah satunya, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Untuk jadi negara maju, lanjutnya, harus menyetop impor pangan dan energi.
Lalu selama 1 tahun di kementerian sekretaris negara, lanjutnya, sudah ada 300 peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan sebagian besar untuk mengikis hambatan agar kita mandiri (di bidang pangan). Termasuk kedaulatan energi.
"Ternyata impor pangan itu selama ini agar membuat kita tidak bisa swasembada pangan (dan energi yang berdaulat)," jelasnya.
Dengan politik yang dijalankan Presiden dan tampak dalam kebijakannya, maka ada beberapa pihak tertentu yang tidak senang dengan hal itu. Bukan hanya di internal dalam negeri tetapi juga ada kepentingan yang terganggu dari luar negeri.
"Kemarin (kerusuhan di bulan Agustus) itu betul adanya. Kita lihat kejadian itu tidak khas dari Indonesia," katanya.
(***)
