RIAU24.COM -Pertemuan empat mata antara mantan Presiden RI, Joko Widodo dan Presiden RI Prabowo Subianto selama dua jam menjadi sorotan tajam pengamat politik Rocky Gerung.
Buku Prabowo Subianto Ia menilai pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan sinyal kuat adanya kepanikan politik di lingkaran Jokowi.
Menurut Rocky, gelagat Jokowi belakangan ini menunjukkan kegelisahan yang sulit disembunyikan, terutama terkait nasib politik keluarganya.
Ia menyebut, tekanan publik terhadap dugaan keterlibatan anak-anak Jokowi dalam sejumlah isu, mulai dari ijazah hingga dugaan korupsi, menjadi latar belakang utama pertemuan itu.
“Sulit percaya dua tokoh besar bertemu dua jam hanya untuk kangen-kangenan. Pasti ada urgensi politik yang serius,” kata Rocky dalam tayangan di kanal YouTube @RockyGerungOfficial_2024.
Rocky menilai, Jokowi sedang berupaya mencari perlindungan politik di tengah meningkatnya sorotan terhadap dinastinya.
Isu ijazah yang kini dibuka kembali oleh Roy Suryo dan timnya disebut menjadi momok baru bagi mantan presiden dua periode itu.
“Kalau hasil analisis membuktikan ijazah Jokowi palsu, dampaknya bisa luas. Bukan cuma soal reputasi, tapi bisa menyeret nama keluarga,” ujarnya.
Selain itu, Rocky juga menyoroti langkah Jokowi yang kembali aktif di dunia politik setelah masa jabatannya berakhir.
Ia menghadiri kongres PSI, merekrut sejumlah tokoh politik, hingga mengusulkan pasangan Prabowo–Gibran untuk pemilu 2029.
“Usulan itu justru memperlihatkan ketakutannya. Ia seolah ingin memastikan perlindungan lewat keberlanjutan kekuasaan anaknya,” ujar Rocky.
Ia menambahkan, Jokowi saat ini tengah dikepung oleh isu dari berbagai arah. Mulai dari dugaan korupsi proyek di Sumatera Utara yang menyeret nama Bobby Nasution, hingga dugaan ijazah palsu milik Gibran dan Jokowi sendiri.
“Semua itu membuat Jokowi terlihat gelisah, bahkan terkesan panik. Ia seperti ingin menenangkan badai politik yang menyerang keluarganya,” kata Rocky.
Rocky pun menilai, langkah Jokowi mendekat ke Prabowo adalah strategi bertahan.
“Dia butuh semacam jaminan politik, agar dinastinya tidak runtuh. Tapi di sisi lain, isu-isu ini sudah menjadi konsumsi publik dan sulit lagi direndam,” ujarnya.
Menutup analisanya, Rocky menyebut kondisi politik Indonesia saat ini sedang berada dalam fase tidak menentu.
“Jokowi tampak kehilangan arah, dikelilingi para pembisik dan buzzer yang justru menjerumuskan. Ia seharusnya melakukan detoksifikasi politik agar bisa berpikir lebih jernih,” tuturnya.
Sebelumnya, Mediasi ihwal gugatan terkait ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menemui jalan buntu.
Gugatan perdata ini dimohonkan oleh seorang masyarakat sipil bernama, Subhan Palal.
"Ya hari ini belum tercapai kesepakatan," kata Subhan usai mediasi, Senin (13/10/2025).
Subhan menjelaskan, seluruh tergugat yakni Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memenuhi persyaratan yang diminta olehnya.
Syarat yang ia minta adalah supaya kedua tergugat meminta maaf dan mundur dari masing-masing jabatannya.
"Saya mensyaratkan dua, minta maaf dan mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu enggak bisa dipenuhi," tuturnya.
Meski begitu, Subhan mengakui tidak menutup kesempatan jika ada upaya damai yang diajukan pihak Gibran kepadanya di luar persidangan.
"Mudah-mudahan ada. Saya tetap berharap baik saja sama Gibran, saya berharap saja," ujar Subhan.
Pengacara Gibran, Dadang Herli Saputra mengatakan pihaknya tidak bisa memenuhi semua permintaan Subhan untuk menempuh jalur damai.
"Kami sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh penggugat, memberikan tanggapan. Tetapi kami tidak dapat memenuhi seluruh apa yang diminta oleh penggugat," ucapnya.
Terkait mediasi di luar pengadilan, Dadang tak menggubris.
Ia hanya mengatakan mereka bakal bersiap untuk masuk ke pokok perkara.
Wapres Gibran Rakabuming Raka sedang digugat secara perdata oleh seorang warga bernama Subhan, terkait keabsahan ijazah SMA-nya yang diperoleh dari luar negeri.
Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menuntut ganti rugi fantastis sebesar Rp 125 triliun.
(***)
