RIAU24.COM - Polemik terkait desakan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit terus mengemuka.Kali ini desakan itu datang dari mantan Danjen Kopassus.
Dilansir dari Tribunnews, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), Mayjen TNI Purn Soenarko, meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk keberlangsungan reformasi Polri.
Menurut Soenarko, sudah banyak kekacauan yang terjadi di dalam tubuh Polri akibat dipimpin oleh Listyo Sigit.
"Untuk saat ini yang pertama ganti Kapolri, banyak sekali dosanya," tegas Soenarko, dikutip dari tayangan YouTube Abraham Samad, Selasa (16/9/2025).
"Bukan reformasi jika Kapolri tidak diganti. Mungkin kekacaubalauan polisi sekarang ini karena kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo," kata dia.
Soenarko menilai bahwa permasalahan hukum yang kacau di tanah air sudah lama terjadi di era kepemimpinan Listyo Sigit.
Mantan Pangdam Iskandar Muda itu pun heran Prabowo masih mempertahankan Sigit sebagai Kapolri.
"Secara organisasi sebetulnya dia sudah merusak merit sistem persone," ujar Soenarko.
"Dia itu udah berapa tahun (menjabat)? Selama dia menjadi Kapolri, berapa banyak masalah yang tidak dia selesaikan secara profesional?" sambungnya.
Soenarko berpandangan bahwa untuk mereformasi polisi, hal pertama yang harus dilakukan Prabowo yaitu mengganti Listyo Sigit dari jabatan Kapolri.
Soenarko juga menilai suatu organisasi akan baik jika diisi oleh orang-orang yang baik.
"Untuk saat ini kita nilainya Kapolri ini bermasalah banyak, jadi untuk mereformasi ini ganti (Kapolri) dulu," tuturnya.
"Sebaik apa pun sistem kalau diisi orang-orang kotor, orang-orang rusak, susah juga jalannya," kata dia.
Anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini menyebut telah banyak masalah yang terjadi di tubuh Polri selama Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri.
Ia memberikan contoh kasus-kasus yang menjadi sorotan publik di era kepemimpinan Listyo Sigit, mulai dari mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang terjerat pembunuhan ajudannya hingga tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang. Soenarko pun menduga Prabowo tersandera pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo jika Listyo Sigit tidak diganti dalam waktu dekat ini.
"Kasus Sambo, Kapolrinya siapa? Kasus Kanjuruhan, siapa Kapolrinya? Kasus polisi jadi alat oligarki hitam di Tangerang Selatan, Kapolrinya siapa?" tegas Soenarko.
"Harus segera, nggak boleh menunggu waktu. Kalau masih tidak diganti, jadi ada dugaan-dugaan bahwa Prabowo presiden tersandera oleh Jokowi karena ini orang-orang Jokowi," kata dia.
"Banyak sekali berita di medsos bahwa Prabowo tidak berani mengganti Sigit karena ada permintaan Jokowi, itu berita di media sosial itu berhamburan."
"Jadi dugaan itu makin menguat di rakyat, 'oh benar Prabowo masih tersandera oleh Jokowi' walaupun Prabowo, 'saya nggak tersandera.'," imbuhnya.
Usulan pergantian Kapolri dan reformasi Polri muncul sebagai respons atas kericuhan di tengah rangkaian aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia pada 25 hingga 30 Agustus 2025 lalu.
Apalagi, muncul korban luka-luka hingga korban jiwa, termasuk kasus tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan (21), setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025)
Tanggapan dan langkah aparat kepolisian dalam pengendalian unjuk rasa yang menolak tunjangan perumahan anggota DPR RI dan berbagai isu lain, termasuk korupsi, tersebut disorot dan menuai kritikan tajam.
Reformasi Polri diharapkan nanti akan fokus pada peningkatan profesionalisme, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta pencegahan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Lebih lanjut, usulan reformasi Polri dinilai sejalan dengan sejarah reformasi Polri pasca-1998, di mana Polri dipisahkan dari ABRI melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tetapi banyak pihak yang menilai reformasi tersebut belum sepenuhnya terwujud, terutama dalam hal independensi dan penanganan demonstrasi.
(***)
