RIAU24.COM - Lewat sektor perkebunan, PTPN IV PalmCo -Holding Perkebunan PTPN III (Persero)- menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.
Dalam tiga tahun terakhir, perusahaan mencatatkan penerimaan fiskal lebih dari Rp7,7 triliun, menegaskan posisi PalmCo sebagai salah satu kontributor terbesar pajak dan pungutan di industri ini.
Sepanjang 2024, PalmCo menyetor pajak dan pungutan mencapai Rp4,1 triliun, realisasi tertinggi sejak perusahaan beroperasi.
Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp1,83 triliun pada 2023 dan Rp1,81 triliun pada 2022.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa menjelaskan, lonjakan kontribusi pajak tersebut merupakan hasil dari transformasi perusahaan pasca-restrukturisasi dan penguatan tata kelola yang berorientasi pada peningkatan produktivitas serta efisiensi. Halaman : 1 2 3
“Kontribusi pajak bukan hanya kewajiban, tetapi bagian peran aktif kami dalam pembangunan nasional. Perusahaan ikut berkontribusi membiayai berbagai program pembangunan negara,” ujar Jatmiko dalam keterangannya.
Rincian pembayaran pajak PalmCo meliputi pajak pertambahan nilai (PPN) masukan dan keluaran dengan total mencapai Rp3,2 triliun dalam tiga tahun terakhir, pajak penghasilan (PPh) badan sebesar Rp2,95 triliun, serta pungutan ekspor lebih dari Rp152 miliar.
Selain itu, perusahaan juga konsisten menyetor pajak penghasilan Pasal 21 dari gaji karyawan yang meningkat hingga Rp406 miliar pada 2024.
Jatmiko menambahkan, peningkatan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) turut menjadi indikator kontribusi fiskal PalmCo di tingkat daerah. Pada 2024, pembayaran PBB mencapai Rp402 miliar, naik signifikan dibandingkan pada 2023 yang sebesar Rp90 miliar.
“Ini berdampak positif bagi pendapatan asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik seperti pendidikan dan infrastruktur,” katanya.
PalmCo juga menargetkan peningkatan kinerja keuangan melalui optimalisasi produktivitas dan efisiensi biaya, dengan sasaran rasio return on assets (ROA) sebesar 7,5 dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
“Kami terus menguatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dengan digitalisasi proses pajak serta koordinasi yang erat dengan otoritas fiskal,” tambah Jatmiko.
Catatan peningkatan kontribusi pajak ini menjadi refleksi penting bagi korporasi BUMN perkebunan, yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan bisnis, tetapi juga komitmen dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. ***
