RIAU24.COM -Pengamat politik Rocky Gerung dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo melontarkan kritik tajam terhadap situasi politik nasional dalam sebuah forum diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube. Keduanya menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengaitkannya dengan warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai masih menyisakan persoalan.
Rocky Gerung dalam kesempatan itu menyampaikan pandangan keras mengenai kebijakan yang ditempuh Presiden Prabowo sejak awal kepemimpinannya. Ia menyebut ada sejumlah kesalahan mendasar, mulai dari janji kampanye yang dianggap tidak realistis, hingga kebijakan pembangunan yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia menyebut janji menghadirkan ribuan mobil SMK sebagai kesalahan pertama, sementara alokasi dana yang tidak jelas, penggunaan APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga tuduhan terkait legalitas ijazah Presiden Prabowo disebut sebagai kesalahan berikutnya.
“Kesalahan pertama Prabowo adalah menjanjikan 6.000 mobil SMK. Kesalahan kedua, di kantongnya tidak dia keluarkan Rp11 triliun. Kesalahan ketiga, dia hamburkan APBN untuk bangun IKN. Dan kesalahan keempat Prabowo adalah dia diduga keras memalsukan ijazahnya,” kata Rocky dalam forum tersebut.
Ia juga mempertanyakan legitimasi moral kepemimpinan Prabowo. Menurutnya, kemenangan dalam kontestasi elektoral tidak serta-merta bermakna kemenangan moral. Rocky menilai kemenangan Prabowo merupakan hasil dari transaksi politik yang harus diubah menjadi kekuatan moral jika ingin mendapatkan legitimasi penuh di mata publik.
“Pak Prabowo terpilih secara elektoral. Tapi hasil kekuatan elektoral itu adalah hasil transaksi politik. Bisa enggak dia ubah itu jadi kekuatan moral? Itu yang perlu kita beritahu pada presiden. Bring moral back into politics,” ujarnya.
Selain mengkritik Prabowo, Rocky juga menyampaikan penilaian keras terhadap Presiden Jokowi. Ia menyinggung soal keterlibatan anggota keluarga Jokowi dalam politik praktis. Menurut Rocky, meskipun langkah Jokowi tidak melanggar konstitusi, tindakan itu telah melanggar prinsip perlindungan anak.
“Presiden Jokowi tidak melanggar konstitusi ketika menyodorkan anak kecil itu. Tapi yang dia langgar adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi dia mesti dipenjara,” katanya.
Sementara itu, Gatot Nurmantyo memberikan pandangan dengan nada yang berbeda. Ia mengajak publik untuk bersyukur, namun tetap mengingatkan adanya ancaman serius yang dihadapi bangsa. Menurut Gatot, perjuangan menjaga Indonesia tidak boleh berhenti, apalagi setelah delapan dekade kemerdekaan. Ia menyatakan rasa bangganya bisa hadir dalam forum tersebut meski menyadari risiko besar yang dihadapi dirinya dan rekan-rekan yang kerap bersuara kritis.
“Pada kesempatan ini saya mengajak kita semuanya bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur saya merasa bangga bisa hadir di sini. Karena Bung Rocky bilang bahwa kami ini setiap saat disoroti dan penjara menunggu. Karena apa yang disampaikan oleh kami ini adalah hal yang aktual, datanya terpercaya, tidak terbantahkan,” ucapnya.
Gatot kemudian menyinggung soal demokrasi Indonesia yang menurutnya masih berada dalam cengkeraman kekuatan modal. Ia mempertanyakan apakah bangsa ini benar-benar merdeka setelah delapan puluh tahun lepas dari penjajahan.
“80 tahun sudah Indonesia merdeka. Tapi apakah kita benar-benar merdeka dari kekuatan modal yang menyamar sebagai demokrasi? Inilah titik awal berdirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia,” tuturnya.
Dalam forum yang sama, turut berkembang narasi tentang adanya “keos terdesain” atau kekacauan yang disebut-sebut bukan terjadi secara alami, melainkan hasil dari rekayasa politik tertentu.
Istilah “Geng Solo” muncul untuk merujuk pada lingkaran kekuasaan yang dianggap masih memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan.
Sejumlah isu yang dinilai berpotensi memicu keresahan publik, seperti rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen, polemik gas subsidi, kasus dugaan bensin oplosan, hingga kebijakan pemblokiran rekening masyarakat oleh PPATK, dikaitkan dengan desain tersebut.
Meski pernyataan Rocky Gerung dan Gatot Nurmantyo menarik perhatian luas, sejumlah kalangan menilai perlu ada verifikasi lebih jauh terhadap klaim yang diajukan.
Tuduhan serius seperti dugaan pemalsuan ijazah, misalnya, membutuhkan bukti hukum yang jelas dan proses pembuktian di ranah yudisial, bukan hanya opini yang dilontarkan di ruang publik.
Sementara itu, seruan Gatot mengenai pengaruh kekuatan modal dalam demokrasi dianggap sejalan dengan kegelisahan banyak pihak mengenai biaya politik yang tinggi dan peran oligarki dalam menentukan arah kebijakan negara.
Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan Rocky dan Gatot. Namun, dinamika yang berkembang menunjukkan bahwa ruang publik masih diwarnai perdebatan keras antara kelompok yang kritis terhadap pemerintahan dengan mereka yang memilih untuk mendukung langkah konsolidasi politik di awal masa jabatan Presiden Prabowo.
Perbedaan gaya kritik antara Rocky yang cenderung provokatif dan Gatot yang menekankan nilai kebangsaan memperlihatkan keragaman cara pandang, tetapi pada intinya keduanya sama-sama mengungkap keresahan yang tumbuh di tengah masyarakat.
(***)
