RIAU24.COM - Pengamat hukum dari Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf menunggu reshuffle kabinet Prabowo Subianto.
Hal ini buntut langkah Prabowo melakukan bersih-bersih di tubuh BUMN merupakan keputusan yang tepat, dikutip dari inilah.com, Senin, 18 Agustus 2025.
"Selain bersih-bersih BUMN perlu juga dalam kabinet beliau yaitu menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi juga perlu dibersihkan. Jangan ada yang melindungi agar kabinet beliau berjalan dengan baik yang berorientasi menyejahterakan rakyat Indonesia," ujarnya.
Proses hukum terhadap menteri-menteri yang terindikasi terlibat korupsi penting dilakukan demi menjaga kredibilitas Presiden Prabowo di mata rakyat.
Hal ini jangan sampai keberadaan menteri yang bermasalah dari kabinet sebelumnya justru menjadi beban bagi pemerintahan saat ini.
"Menteri-menteri itu penting diproses hukum untuk menjaga kredibilitas Prabowo di mata rakyat. Menteri-menteri bekas kabinet sebelumnya jangan sampai menjadi beban untuk beliau, seakan beliau mendapat ‘dosa turunan’ akibat perbuatan mereka. Bahkan jangan ragu proses hukum siapapun yang terlibat korupsi di negeri ini," ujarnya.
Dia juga mengingatkan jika pembantu presiden terlibat kasus korupsi, bukan tidak mungkin hal itu akan menyeret pemimpinnya.
Karena itu, ia meminta Prabowo benar-benar selektif memilih orang di lingkarannya.
"Bersih-bersih itu baik sekali tetapi jangan bersih-bersih dengan ‘sapu kotor’. Apakah Prabowo yakin orang-orang di BPI Danantara bersih semua, sehingga mereka mampu bersih-bersih di BUMN? Seyogyanya beliau jangan ragu-ragu copot mereka yang telah ‘terpapar’ kasus korupsi dan masih ‘berbau’ kabinet sebelumnya yang membuat negara ini jatuh kepada kesengsaraan," ujarnya.
Dia tak lupa berharap Prabowo bisa bertindak tegas dalam memberantas korupsi, sebagaimana sikap disiplin yang melekat padanya sejak masih aktif di Kopassus.
