RIAU24.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mempertanyakan keberadaan Satuan Tugas (Satgas) PHK.
Dia berharap Satgas PHK yang telah dibentuk bisa berfungsi dan bekerja maksimal dikutip dari rmol.id, Jumat, 1 Agustus 2025.
Satgas juga tidak hanya menanggulangi PHK yang sudah terjadi, tetapi juga melakukan pemetaan sektor industri.
"Terutama yang rentan terhadap PHK dan menyusun langkah mitigasi yang tepat," ujarnya.
"Satgas PHK harus lebih aktif, tidak hanya menangani PHK yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah terjadinya PHK lebih lanjut," harapnya.
Dia juga meminta pemerintah proaktif dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang berisiko dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengurangi dampak PHK.
"Serta mementingkan kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk mengurangi PHK secara signifikan," ujarnya.
Pemerintah juga dimintanya menjadi motor penggerak. Sedangkan sektor swasta dan masyarakat dimintanya tetap aktif.
"Jika pemerintah tidak bertindak cepat atas fenomena badai PHK ini, tidak menutup kemungkinan sistem kepegawaian di Indonesia akan terjebak dalam lingkaran buruk," tutupnya.
