RIAU24.COM - Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia Mohammad Anas meyakini pemberian amnesti terhadap Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memicu retaknya hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
"Keadaan ini membuat Jokowi tidak nyaman, tentu akan membuat retak hubungan politik antara Prabowo dengan Jokowi. Hanya saja (kini) Jokowi tidak memiliki kekuatan politik di parlemen sehingga sulit melakukan manuver strategis," ujarnya dikutip dari inilah.com, Jumat, 1 Agustus 2025.
"Saat ini, Gerindra dan PDIP tampaknya aktif menjalin komunikasi, PDIP juga terlihat berupaya melobi Prabowo terkait kasus Hasto dan berusaha membangun citra sebagai partai yang tidak bersikap anti-pemerintah di mata publik," ujarnya.
Pemberian amnesti menurutnya semakin memperkuat hubungan politik antara Prabowo dan PDIP.
"Dengan adanya amnesti terhadap Hasto, tidak menutup kemungkinan hubungan Prabowo dan PDIP akan semakin erat, bahkan PDIP mungkin akan bergabung ke dalam pemerintahan atau secara administarif tetap oposisi namun mendukung penuh kebijakan strategis pemerintahan selama 5 tahun kedepan," ujarnya.
Tambahnya, langkah pemberian amnesti tidak hanya sekadar keputusan hukum.
"Melainkan memiliki dimensi politik yang kompleks dan strategi Presiden," tambahnya.
"Saya yakin ada proses lobby politik antara PDIP dengan Pemerintah, di mana PDIP kemungkinan akan bergabung Koalisi Pemerintahan sehingga Prabowo mencetak sejarah baru di masa reformasi, di mana semua partai politik di parlemen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo sehingga kebijakan strategis bisa berjalan baik," ujarnya.
