RIAU24.COM -Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Kali ini, bukan hanya publik yang bersuara, tetapi juga kalangan internal PDIP. Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi alias Bitor, dengan lantang meminta agar kasus ini diusut secara terbuka dan tuntas.
Tak tanggung-tanggung, Bitor menyebut dirinya telah mengantongi sejumlah dokumen baru yang memperkuat kecurigaan atas keabsahan ijazah Jokowi. Bahkan menurutnya, Megawati Soekarnoputri dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun telah memberikan isyarat agar Jokowi membuka ijazahnya ke publik.
"Kalau memang punya, tunjukkan. Itu kata Bu Mega. Dan Ahok juga bilang, pejabat yang tidak berani menunjukkan ijazah karena dia tahu itu palsu," ujar Bitor dalam wawancara di kanal YouTube Refly Harun, dikutip Kamis (1/8).
Bitor mengungkapkan, meski dianggap sebagai suara minoritas, ia justru mendapat dukungan dari kader-kader senior PDIP. Mereka menyampaikan dukungan moral secara pribadi.
“Mereka kirim WhatsApp, bilang: 'Tor, sabar, terus perjuangkan kebenaran,'” ungkapnya.
Meski demikian, ia menyayangkan sikap sebagian petinggi partai yang menurutnya terlalu diam dalam menyikapi isu ini.
“Kalau DPP diam terus, partai bisa kehilangan kepercayaan publik. Kita harus berani buka suara kalau ada keganjilan,” katanya.
Selain soal ijazah Jokowi, Bitor juga mengkritik gelar profesor yang didapatkan Paiman (salah satu tokoh yang turut disorot publik) hanya dalam waktu dua bulan. Menurutnya, proses pemberian gelar tersebut tidak masuk akal dan mencerminkan buruknya integritas dunia pendidikan tinggi.
“Teman saya sendiri, Thomas Yotno, 5 tahun belum dapat gelar profesor karena ketatnya persyaratan. Lah ini cuma 2 bulan? Aneh sekali,” ujarnya.
Untuk menyelesaikan polemik ini, Bitor menyarankan dilakukan pembandingan langsung antara dokumen yang diserahkan Jokowi ke KPU dengan data arsip Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Dari UGM ini data, dari KPU ini dokumen. Kalau cocok, ya selesai. Kalau tidak cocok, ya kita tahu itu palsu,” tegasnya.
Menurutnya, Barreskrim Mabes Polri juga semestinya membuka data hasil penyelidikan mereka ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar.
Menanggapi laporan polisi yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, seperti Paiman, Bitor justru menyambut baik hal itu.
“Saya bilang Alhamdulillah. Supaya semuanya jadi terang. Saya tidak menuduh, saya hanya menyuarakan apa yang harus diklarifikasi,” katanya.
Ia juga berharap kepolisian bisa bersikap netral dan profesional dalam menindaklanjuti kasus ini.
Di akhir wawancara, Bitor menegaskan bahwa jika memang terbukti ada kesalahan dokumen, maka tak hanya Jokowi yang harus bertanggung jawab, tetapi juga rencana regenerasi politik ke anaknya, Gibran Rakabuming Raka, harus dihentikan.
“Jangan negara sebesar ini diserahkan ke satu keluarga. Jokowi sudah, Gibran lagi. Dua-duanya dokumennya bermasalah. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.
(***)
