RIAU24.COM -Polemik seputar dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menjadi sorotan publik.
Sejumlah nama kembali disebut dalam pernyataan terbuka dan testimoni di media, termasuk mantan tim pemenangan, akademisi, hingga mantan pejabat pemerintahan. Kepolisian pun bergerak cepat dengan melibatkan tujuh ahli untuk menyelidiki laporan yang masuk.
Kasus ini pertama kali mencuat dari pernyataan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), termasuk Roy Suryo dan Rismon Sianipar, yang meragukan keaslian ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Eks Tim Jokowi Bantah Terlibat Urusan Administrasi Pilkada
Widodo, yang disebut sebagai mantan anggota tim Jokowi di Solo, membantah keras keterlibatannya dalam pengurusan dokumen pencalonan Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2012.
“Saya dituduh mengurus kelengkapan dokumen ke KPU, padahal saya tidak pernah dan tidak punya pengalaman soal itu,” kata Widodo dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (1/7).
Ia menyebut dirinya hanya diminta membantu pekerjaan bendahara tim pemenangan saat itu, terutama membantu Prasetyo Edi Marsudi. Ia tidak memberikan pernyataan lebih lanjut soal peran detailnya di luar fungsi tersebut.
Paiman Raharjo: “Demi Allah, Saya Tak Pernah Buat Ijazah Jokowi”
Sementara itu, mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo secara tegas membantah tudingan dirinya terlibat dalam pembuatan ijazah Jokowi. Dalam pernyataannya melalui sambungan telepon di acara yang sama, ia menyampaikan bahwa tuduhan tersebut telah berdampak pada keluarga dan reputasinya.
“Saya demi Allah, sumpah mati, tidak pernah bikin ijazah Jokowi. Ini sudah merugikan saya dan keluarga. Anak saya sampai tidak mau sekolah,” ujar Paiman.
Paiman juga meminta pihak-pihak yang menuduhnya untuk menunjukkan bukti dan tidak melibatkan orang yang tidak tahu-menahu.
“Kalau memang saya dituduh, tunjukkan buktinya. Siapa yang menuduh, apa bentuk ijazahnya. Saya baru meninggalkan Matraman 2022, bukan 2017,” jelasnya.
Beathor Suryadi Sebut Dokumen Dibuat di Pasar Pramuka
Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, dalam sebuah podcast di kanal YouTube SindoNews, mengungkap narasi berbeda. Ia menyebut bahwa dokumen pencalonan Jokowi pada 2012 diurus oleh seseorang bernama Deni Iskandar, lalu dibawa oleh Widodo ke Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, untuk dicetak di kios milik Paiman.
“Yang ngatur semua persyaratan KPU adalah Deni. Dokumen dibawa Widodo ke Pasar Pramuka, cetaknya di kios Paiman,” ujar Beathor, Kamis (26/6).
Ia menambahkan, nama Paiman dikenal sebagai mantan rektor universitas swasta di Jakarta dan dianggap memiliki kemampuan untuk membuat dokumen akademik.
“Paiman mulai dari tukang sapu, lalu jadi rektor. Dia orang pintar. Kalau bisa bikin untuk orang lain, tentu bisa bikin sendiri,” katanya.
Beathor juga mengaku sempat ikut dalam tim relawan Bravo 5 dan mengklaim bahwa dirinya turut mendatangi Fakultas Kehutanan UGM serta rumah Jokowi di Solo pada April lalu bersama tim TPUA.
“Roy Suryo dan Rismon yakin ijazah itu bukan dari UGM. Setelah dari Solo, saya dapat info tambahan dari kader PDIP dan akhirnya melacak dokumen itu,” ujarnya.
Polda Metro Jaya Libatkan 7 Ahli, Termasuk Grafolog
Menanggapi laporan masyarakat, Polda Metro Jaya kini tengah memproses penyelidikan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Kepala Divisi Humas Polda Metro, Kombes Pol Ade Ary, menyebut pihaknya tengah menunggu hasil analisa dari tujuh ahli yang dilibatkan.
“Kami libatkan ahli digital forensik, bahasa Indonesia, hukum ITE, sosial hukum, psikologi massa, grafologi, dan hukum pidana,” kata Ade di Mapolda Metro Jaya, Kamis (26/6).
Analisa grafologi digunakan untuk meneliti keaslian tulisan tangan dan tanda tangan dalam dokumen. Polda menegaskan gelar perkara akan dilakukan setelah semua hasil pemeriksaan ahli diterima dan fakta dianggap lengkap.
“Setelah faktanya utuh, baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak,” jelasnya.
Enam Laporan Masuk, Empat Diantaranya dari Polres
Kasus ini sebelumnya pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri, namun penyelidikan dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Kini, Polda Metro Jaya menangani enam laporan baru, dua laporan langsung dari masyarakat, dan empat laporan pelimpahan dari Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Kota Bekasi, dan Depok.
Semua laporan mengarah pada dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, serta Pasal 28 Undang-Undang ITE terkait penyebaran berita bohong.
Penelusuran Berlanjut, Ketegangan Politik Meningkat
Penyelidikan atas dugaan ijazah palsu ini menambah tekanan politik di tengah transisi pemerintahan menuju masa jabatan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski Jokowi telah menyelesaikan masa tugasnya, kontroversi ini berpotensi berdampak pada stabilitas politik dalam negeri dan citra elite politik di mata publik.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Negara terkait isu yang kembali mencuat. Polda Metro Jaya meminta semua pihak untuk menunggu hasil penyelidikan secara profesional dan objektif.
(***)
