RIAU24.COM -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan enggan masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jokowi secara lugas juga mengatakan dirinya lebih memilih untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
PPP dan PSI saat ini tengah sama-sama mempersiapkan gelaran pemilihan calon ketua umum mereka untuk periode mendatang.
PPP bakal memilih ketua umum pada Muktamar yang akan digelar September 2025. Sedangkan, PSI akan kembali memilih calon ketua umumnya pada Kongres tahun ini meski Kaesang Pangarep baru menjabat selama dua tahun sejak 2024 lalu.
"Enggak lah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi," ujar Jokowi usai Salat Idul Adha di Solo, Jumat (6/6).
"Saya di PSI saja lah," imbuhnya.
Buntut pernyataan Jokowi itu, PPP mengaku tak ambil pusing. Sementara PSI menyatakan siap membuka pintu lebar bagi Jokowi.
Pernyataan Jokowi itu juga dianggap sebagai sinyal Jokowi bakal bergabung dengan PSI. Jokowi berpeluang besar menjadikan PSI sebagai kendaraan politiknya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bergabungnya Jokowi ke PSI sebenarnya hanya bentuk formalitas semata. Sebab, selama ini Jokowi sudah sangat identik dengan PSI.
Adi menyebut ada tiga hal mengapa Jokowi dan PSI ini identik. Pertama, selama ini kiblat politik PSI adalah Jokowi.
Kedua, basis konstituen PSI juga adalah orang-orang yang tegak lurus dan loyal kepada Jokowi. Dan ketiga, PSI selama ini juga menjadi garda terdepan saat Jokowi dihantam berbagai kritik oleh sejumlah pihak.
"Jadi tiga hal ini yang saya kira tanpa secara formal bergabung dengan PSI sekalipun darah politik, ideologi politik PSI itu ya Jokowi, bukan yang lain. Jadi memang secara tidak langsung peluangnya pasti besar gitu ya," kata Adi melansir CNNIndonesia.com, Selasa (10/6) malam.
Namun, Adi menuturkan bergabungnya Jokowi secara resmi ke PSI merupakan hal yang ditunggu oleh publik. Meskipun, secara informal, Jokowi dan PSI sudah merupakan satu kesatuan.
"Satu-satunya yang paling ditunggu oleh publik adalah apakah Jokowi dan PSI itu diformalkan (secara resmi) atau tidak, sudah itu saja," ucap dia.
Adi juga berpandangan Jokowi berminat menjadi ketua umum PSI, ia akan terpilih secara aklamasi. Sekalipun, pemilihannya dilakukan secara langsung.
"Karena tingkat keterpilihan Jokowi ya pasti sudah seribu persen gitulah," ujarnya.
Peluang Lolos Parlemen
Adi menyebut bergabungnya Jokowi ke PSI tentu akan membawa keuntungan. Salah satunya, membuka peluang PSI lolos ke parlemen.
Hal ini bertalian dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Lewat putusan perkara nomor 116/PUU-XXI/2023, ambang batas parlemen 4 persen tak berlaku lagi pada Pemilu 2029.
"Ya kalau bicara tentang masa depan PSI kalau Jokowi bergabung ya, ya tentu sangat menjanjikan. Intinya sangat terbuka dan ada peluang bagi PSI lolos ke parlemen karena ambang batas parlemennya tidak lagi 4 persen," kata Adi.
Tak hanya itu, sosok Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI juga masih menjadi daya tarik tersendiri bagi publik. Kata Adi, hal ini secara tidak langsung akan mendorong mereka yang masih loyal kepada Jokowi untuk ke PSI.
"Tapi at the end yang nantinya untuk menentukan apakah menjanjikan atau tidak, tentu kerja politik dan waktulah yang akan menjawab, karena kan ujung tombak Pileg dan menjanjikan itu ada kerja-kerja caleg dan mesin partai," ujarnya.
(***)
