RIAU24.COM - Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh mempertanyakan keberadaan pemerintah ditengah badai PHK.
Hal ini karena wilayahnya menempati urutan nomor satu soal jumlah pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 2025 ini dikutip dari rmol.id, Minggu, 8 Juni 2025.
"Di mana negara dan pemerintah? Harus ada di dalam situasi sesulit apapun sebagai tanggung jawab moral memberi jaminan ke masyarakat," ujarnya.
Meskipun seperti itu, dia mendukung pemerintah Jateng untuk terus berupaya menguatkan kesempatan investasi.
Dia juga berharap, masyarakat lebih aktif dan menciptakan kesempatan ekonomi.
Sebab, tidaklah mustahil peluang besar murni menjadi milik masyarakat di tengah situasi dunia saat ini.
"Segalanya mungkin dan bisa menjadi peluang besar melahirkan konsep ekonomi baru condong kepada masyarakat sebagai pelaku utama. Waktunya juga tepat, disaat negara memberikan kebebasan ruang ekspresi seharusnya masyarakat segera ambil kesempatan tampil," sebutnya.
