RIAU24.COM -Rapat paripurna DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walkout yang dilakukan oleh seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan.
Mereka kecewa dengan pernyataan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai melecehkan marwah DPRD.
Dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat siang, 16 Mei 2025, Fraksi PDIP Jawa Barat menyebut Gubernur Dedi sudah menyatakan tidak lagi perlu rapat dengan DPRD saat kegiatan di Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon.
"Pada tanggal 7 Mei itu gubernur dalam acara Musrenbangnya provinsi untuk anggaran tahun 2025 beliau menyampaikan kalau kita menyampaikan ke DPRD itu prosesnya lama. Ada pleno satu, pleno dua, pleno ketiga, sekolahnya juga tetap roboh. Nah, saya berpikiran bahwa pernyataan gubernur ini adalah pernyataan yang mendiskreditkan DPRD," ujar Memo yang dikutip Metro Siang, Sabtu, 17 Mei 2025.
Anggota Fraksi PDIP, Memo Hermawan menilai keberadaan DPRD dan Gubernur semestinya satu kesatuan legislatif dan eksekutif, sehingga harus saling menunjang serta memperkuat, bukan saling meniadakan.
Dedi Mulyadi dianggap telah mencederai semangat kebersamaan dan kerja sama antar fraksi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan strategis untuk kepentingan rakyat Jawa Barat.
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan memilih untuk walk out sebagai bentuk protes atas sikap yang menurut kami tidak mencerminkan semangat gotong royong dan keberpihakan kepada rakyat," jelas Memo.
Langkah walk out ini mendapatkan perhatian luas di kalangan masyarakat dan pengamat politik, yang melihatnya sebagai sinyal peringatan penting dalam menjaga integritas lembaga DPRD Jawa Barat.
Fraksi PDIP berharap, dengan adanya langkah ini, seluruh anggota dewan dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara demi menjaga kepercayaan masyarakat.
(***)
