RIAU24.COM -Sejumlah negara Eropa tengah memperkuat kesiapsiagaan warga dalam menghadapi kemungkinan konflik bersenjata atau perang.
Pemerintah mengimbau warga untuk membangun ketahanan psikologis, dan melakukan penyimpanan logistik, hingga mengikuti simulasi evakuasi massal sebagai persiapan untuk menghadapi ancaman perang.
Ditambah lagi, ketidakpastian dukungan keamanan dari Amerika Serikat semakin memicu urgensi bagi negara-negara wilayah untuk memperkuat pertahanan internal.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dalam pertemuan keamanan di Brussel pada Desember lalu menegaskan, "Sudah saatnya kita beralih pada pola pikir masa perang."
Komisi Eropa, pada Maret lalu, merilis panduan bagi seluruh warga untuk menyimpan persediaan makanan dan kebutuhan pokok selama minimal 72 jam dalam menghadapi krisis.
Komisi juga menekankan pentingnya membangun budaya kesiapsiagaan dan ketahanan di tengah masyarakat.
Beberapa negara telah menerapkan panduan nasional masing-masing. Jerman, misalnya, memperbarui Petunjuk Kerangka Kerja untuk Pertahanan Menyeluruh (Framework Directive for Overall Defense) yang menggambarkan perubahan drastis dalam kehidupan warga bila terjadi perang.
Sementara itu, Swedia mendistribusikan ulang buku panduan bertajuk 'Jika Krisis atau Perang Datang' kepada jutaan rumah tangga.
Buku ini memberikan instruksi mulai dari cara berlindung saat serangan udara, evakuasi, hingga menghadapi serangan nuklir.
Warga diimbau segera masuk ke dalam ruangan, menutup semua jendela dan ventilasi, serta mendengarkan siaran darurat melalui radio nasional.
Finlandia, negara yang berbatasan langsung dengan Rusia sepanjang 1.340 kilometer, juga telah lama mempersiapkan diri.
Sejak 1950-an, pembangunan tempat perlindungan bom menjadi kewajiban pada setiap bangunan apartemen dan perkantoran.
Setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022, pemerintah Finlandia melakukan inventarisasi dan menemukan lebih dari 50 ribu tempat perlindungan yang mampu menampung sekitar 4,8 juta orang dari total populasi 5,6 juta orang.
Pada November lalu, Kementerian Dalam Negeri Finlandia menerbitkan panduan krisis terbaru yang mencakup langkah-langkah menghadapi pemadaman listrik panjang, gangguan telekomunikasi, bencana cuaca ekstrem, hingga konflik militer.
Meski upaya pemerintah semakin intensif, pertanyaan tetap muncul mengenai efektivitas rencana-rencana ini, dan apakah masyarakat benar-benar akan merespons dengan serius.
(***)
