RIAU24.COM - Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi mengkhawatirkan terganggunya progam unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disebabkan oleh sistem adiministrasi pajak Coretax yang dibangun dengan biaya Rp1,3 triliun yang kini banyak mengalami kendala dikutip dari inilah.com, Rabu 19 Februari 2025.
Dia membuktikannya dengan membeberkan data yang diyakininya benar.
Coretax yang mulai dijalankan pada 1 Januari 2025, hanya mampu memproses 20 juta faktur pajak sepanjang Januari 2025.
Jauh di Bawah periode sebelumnya yang masih menggunakan aplikasi lama yakni DJP Online, mampu memproses 60 juta faktur pajak.
"Sehingga penerimaan pajak yang terkumpul, bisa diklarifikasi ke Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), hanya Rp50 triliun dari Rp172 triliun pada tahun sebelumnya," sebutnya.
Permasalahan di Coretax yang dibangun dengan biaya fantastis diyakininya akan berdampak kepada turunnya penerimaan pajak, khususnya di awal tahun.
Hal ini, berpotensi mengganggu kas negara, serta program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
"Tentu ini membuat penerimaan negara, keuangan negara agak goyang dan K/L di awal tahun enggak punya dana menjalankan program yang sudah dirancang karena 2 bulan ini seperti tahun-tahun sebelumnya sumber anggaran negara tentu berasal dari sisa anggaran 2024 yaitu Rp45,4 triliun," sebutnya.
