Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tak Ada PHK Honorer Imbas Anggaran Dipangkas

R24/zura
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tak Ada PHK Honorer Imbas Anggaran Dipangkas.
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tak Ada PHK Honorer Imbas Anggaran Dipangkas.

RIAU24.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan jika Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga honorer di kementerian dan lembaga (K/L) tidak berkaitan dengan pemotongan anggaran.

Ia memastikan kebijakan ini tidak berdampak terhadap pengurangan tenaga honorer.

"Terkait berita mengenai PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Komisi III DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Untuk memastikannya, Sri Mulyani menyebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pemangkasan anggaran K/L agar tidak berdampak ke pengurangan tenaga honorer.

"Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, badai PHK dikhawatirkan akan melanda tenaga honorer di tengah efisiensi anggaran pemerintah. 

Hal ini khususnya bagi para pegawai honorer yang berasal dari vendor dan tidak terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya juga sudah mendengar banyak keluhan dari para K/L menyangkut efisiensi, bahkan beberapa di antaranya ada yang mengkhawatirkan kelanjutan operasional lembaganya.

"Saya tahu dan dapat masukkan dan saran dari beberapa lembaga, ada yang hadir di sini, kalau kemudian efisiensi sekian, kita hanya bisa bayar gaji driver, OB, ini itu sisa 4 bulan," kata Rifqi dalam rapat kerja bersama mitra pemerintah di DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2).

Saat ditanya lebih lanjut menyangkut PHK tenaga honorer ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengatakan efisiensi pekerja masuk ke dalam kebijakan instansi masing-masing. Oleh karena itu dirinya mengaku tidak bisa ikut campur.

(***)

Tulisan ini merupakan kiriman dari member Riau24. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

Tampilkan lebih banyak