RIAU24.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah mempersiapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini diambil di tengah kondisi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp116 miliar. Untuk mengatasi tantangan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pada Rabu (12/2/2025) guna membahas strategi penyeimbangan anggaran, termasuk optimalisasi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
M. Job Kurniawan, Asisten II Setdaprov Riau, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi masih dalam proses penyesuaian APBD 2025 dengan mempertimbangkan situasi terkini. "Prinsipnya, kami baru menerima Keputusan Menteri Keuangan terkait penurunan dana transfer sebesar Rp116 miliar dari berbagai pos. Saat ini, kami sedang melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada," ujarnya.
Selain itu, Pemprov Riau juga tengah mengevaluasi kekuatan belanja daerah, termasuk penyelesaian kewajiban utang. "Kami sedang mereview utang-utang daerah bersama inspektorat. Harapannya, proses ini segera selesai dan dapat dibayarkan sesuai dengan dana yang tersedia di kas daerah," tambah Job.
Optimalisasi Pendapatan Daerah Jadi Fokus
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemprov Riau berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui kontribusi BUMD dan BLUD. Meski demikian, Job menegaskan bahwa target pendapatan masih dalam tahap perhitungan. "Pada dasarnya, APBD Riau 2025 masih dalam proses penyusunan, kecuali untuk hal-hal yang sudah diatur dalam PMK," jelasnya.
Di sisi lain, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau diharapkan tetap konsisten menjalankan target yang telah ditetapkan. "Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa Bapenda dan instansi terkait tetap berjalan sesuai target yang ada," ungkap Job.
Pemprov Riau bertekad menyusun APBD 2025 secara optimal meski dihadapkan pada pengurangan dana transfer pusat. Upaya ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan peningkatan pendapatan daerah guna menjaga stabilitas keuangan dan pelayanan publik.
