RIAU24.COM - Presiden AS Donald Trump melarang kantor berita Amerika Associate Press (AP) mengirim seorang reporter pada hari Selasa (11 Februari) untuk penandatanganan perintah eksekutifnya di Oval Office.
Outlet itu mengklaim presiden AS melakukannya untuk menghukum karena tidak menggunakan nama Teluk Meksiko sebagai Teluk Amerika.
Editor eksekutif AP, Julie Pace, mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Sebagai organisasi berita global, The Associated Press menginformasikan miliaran orang di seluruh dunia setiap hari dengan jurnalisme faktual dan nonpartisan."
Dia mengatakan bahwa organisasi itu diberitahu oleh Gedung Putih bahwa jika outlet berita tidak akan menyelaraskan standar editorialnya dengan presiden AS, AP tidak akan diizinkan di Oval Office untuk acara apa pun.
"Sangat mengkhawatirkan bahwa pemerintahan Trump akan menghukum AP karena jurnalisme independennya. Membatasi akses kami ke Oval Office berdasarkan isi pidato AP tidak hanya sangat menghambat akses publik ke berita independen, tetapi juga jelas melanggar Amandemen Pertama," kata Pace.
Aaron Terr, dari Yayasan Hak dan Ekspresi Individu menyebut keputusan Trump sebagai serangan yang mengkhawatirkan terhadap kebebasan pers.
"Peran pers bebas kita adalah untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang berkuasa, bukan bertindak sebagai corong mereka. Setiap upaya pemerintah untuk mengikis kebebasan mendasar ini patut dikecam," kata Terr kepada The Guardian.
Asosiasi Koresponden Gedung Putih (WHCA) turun ke media sosial untuk memprotes keputusan tersebut dalam sebuah pernyataan.
"Gedung Putih tidak dapat mendikte bagaimana organisasi berita melaporkan berita, juga tidak boleh menghukum jurnalis yang bekerja karena tidak senang dengan keputusan editor mereka," kata Eugene Daniels, presiden WHCA.
"Langkah pemerintah untuk melarang seorang reporter dari Associated Press dari acara resmi yang terbuka untuk liputan berita hari ini tidak dapat diterima," kata Daniels lebih lanjut kepada kantor berita Inggris.
(***)
