RIAU24.COM - Pemangkasan anggaran pemerintah telah membebani saham konstruksi Indonesia, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 1,4 persen menjadi 6.648,1 pada hari Senin. Analis mengatakan pengurangan belanja infrastruktur di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menekan sektor tersebut, yang menyebabkan penurunan pasar dengan penurunan 3,09 persen.
Perusahaan konstruksi milik negara Adhi Karya (ADHI) dan PT PP (PTPP) mengalami penurunan saham hampir 3 persen, sementara operator jalan tol milik negara Jasa Marga turun 0,5 persen. Perusahaan menara telekomunikasi Sarana Menara Nusantara (TOWR) turun lebih dari 2 persen, dan perusahaan konstruksi Acset Indonusa (ACST) turun 2,35 persen.
Herditya Wicaksana, Kepala Riset MNC Sekuritas, mengatakan upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah akan melemahkan kegiatan bisnis, terutama pada proyek infrastruktur, sektor yang sangat bergantung pada pendanaan negara.
"Pemotongan anggaran atau pengetatan kebijakan fiskal akan berdampak langsung pada perusahaan yang bergerak di sektor tertentu. Infrastruktur menjadi salah satu yang paling terdampak," kata Herditya kepada Beritasatu TV , Senin.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, fokus pembangunan infrastruktur telah bergeser dibandingkan dengan pembangunan besar-besaran yang terlihat selama satu dekade kepemimpinan Joko Widodo. Prabowo telah memprioritaskan inisiatif populis, seperti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), daripada proyek infrastruktur berskala besar.
“Pendekatan ini condong ke arah program sosial, dan akibatnya, saham-saham yang terkait infrastruktur mungkin menghadapi tekanan berkelanjutan,” imbuh Herditya.
Ia meramalkan bahwa saham konstruksi akan kesulitan pulih dalam jangka menengah jika narasi seputar pemotongan anggaran dan pengurangan investasi infrastruktur terus berlanjut.
“Pada tahun 2025, sektor infrastruktur kemungkinan masih akan tertekan akibat kebijakan yang lebih berorientasi sosial,” pungkas Herditya.
Kementerian Pekerjaan Umum baru-baru ini mengumumkan penghentian sementara seluruh proyek jalan tol yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Kementerian tersebut menghadapi pemangkasan anggaran terbesar tahun ini, dengan rencana pemangkasan sebesar Rp 81 triliun—setara 80 persen dari alokasinya.
Pemangkasan ini merupakan bagian dari arahan pengurangan belanja pemerintah yang lebih luas sebesar Rp 306,69 triliun untuk tahun 2025, yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. ***
