RIAU24.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung sosok pecatan partainya yang memiliki ambisi kekuasaan dengan berupaya mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan hingga tiga periode.
Pernyataan itu disampaikan Hasto dua hari usai dirinya ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus suap dan perundangan penyidikan oleh KPK, Selasa (24/12).
Hasto memuji sikap tegas Ketua Umum PDIP,Megawati Soekarnoputri yang tegas menolak keinginan kader yang telah dipecat untuk memperpanjang kekuasaan kepresidenan beberapa waktu lalu. Menurut Hasto, sikap itulah yang harus dimiliki seluruh kader, termasuk dirinya.
"Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi," kata Hasto dalam siaran video, Kamis (26/12).
Dalam pernyataan itu, Hasto menunjukkan buku biografi tokoh proklamator yang juga Presiden pertama RI Sukarno (Bung Karno) yang ditulis Cindy Adams yang terbit kali pertama pada 1966. Menurut dia, seluruh kader saat ini telah memasuki bab kesembilan dalam buku itu.
Dia bilang, Bung Karno memegang prinsip non-cooperation atau tidak kooperatif saat mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Demi kemerdekaan dan berdirinya Indonesia, penjara pun menurut Hasto adalah cita-cita.
"Demi cita-cita Indonesia Merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita," kata Hasto.
"Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan," imbuhnya.
Sementara saat ini, lanjut Hasto, ketika aparat penegak hukum dan sumber daya negara digunakan untuk kepentingan politik praktis, semua kader tak memiliki pilihan lain kecuali melawannya.
Hasto menegaskan bahwa partainya tak akan menyerah. Sebab, dia mengaku telah menyiapkan skenario terburuk untuk menghadapi berbagai bentuk intimidasi formal dan tidak formal sekalipun.
(***)
