Benarkah KPK Jadi Alat Politik Jokowi? Rocky Gerung Curiga Kasus Hasto jadi Pintu Masuk Hancurkan PDIP 

R24/zura
Benarkah KPK Jadi Alat Politik Jokowi? Rocky Gerung Curiga Kasus Hasto jadi Pintu Masuk Hancurkan PDIP.
Benarkah KPK Jadi Alat Politik Jokowi? Rocky Gerung Curiga Kasus Hasto jadi Pintu Masuk Hancurkan PDIP.

RIAU24.COM -Pengamat Politik dan akademisi Rocky Gerung ikut mengomentari soal kasus yang tengah menimpah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

Ia menilai bahwa agenda politik ini diuga diarahkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). 

“Hasto, orang nomor dua di PDIP itu dinyatakan sebagai tersangka. Kita membayangkan bagaimana Prabowo harus mengatasi dinamika ini. Ada kesulitan ekonomi dan kepentingan politik yang menghendaki supaya yang disebut Ibu Mega kongres nanti itu gagal atau dikuasai oleh pihak luar,” ujar Rocky Gerung dalam unggahan video di akun Youtube Rocky Gerung Official Selasa (24/12/2024).

Rocky mengungkapkan, bahwa dalam benak publik, ada persepsi bahwa Jokowi berambisi untuk mengintervensi partai-partai politik, termasuk PDIP.

"Kan merampok Demokrat aja pada waktu itu gagal, apalagi merampok PDIP," kata Rocky.

Ia juga menyinggung ambisi Jokowi untuk memperkuat dinasti politiknya melalui putranya, Gibran Rakabuming.

Menurut Rocky, langkah politik Jokowi ini dapat memicu ketegangan yang lebih besar, terutama di tahun depan.

"Jokowi punya keinginan yang kuat supaya tidak ada yang mengganggu niat atau ambisi beliau untuk meneruskan dinastinya. Social unrest pasti akan tumbuh, disparitas akan menyebabkan juga ketegangan politik melebar ke mana-mana," bebernya.

Di sisi lain, Rocky menyoroti posisi Prabowo yang dinilai terlalu permisif terhadap tekanan politik Jokowi.

“Sementara publik menganggap bahwa Pak Prabowo terlalu dekat atau bahkan, dalam tanda petik, terlalu patuh pada sinyal dari Pak Jokowi,” tambahnya.

"Kenapa enggak dari dulu aja Hasto yang diprosesi di KPK? Orang tetap melihat bahwa KPK menjalankan semacam agenda politik dari Jokowi," katanya.

“Apa yang diputuskan bisa berbeda dengan apa yang kemudian dikerjakan. Jarak antara election dan decision itu yang menentukan kondisi politik,” pungkasnya

(***) 

Tulisan ini merupakan kiriman dari member Riau24. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

Tampilkan lebih banyak