RIAU24.COM - Cawagub Jakarta nomor urut 1, Suswono bicara soal polemik perbedaan hasil survei antara Poltracking dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Menurutnya, urusan kode etik biar jadi ranah Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dikutip dari inilah.com, Sabtu 26 Oktober 2024.
Dia percaya survei memiliki metodologi dan pakem yang harus diikuti. Seperti misalnya tidak boleh melakukan survei karena pesanan.
Serta memutarbalikan fakta dari realita yang ada.
"Ada etikanya, ada kode etiknya, kita tunggu saja setelah dipanggil, siapa yang sebetulnya melakukan kebohongan, intinya begitu," ujarnya.
Dia pun meminta publik memberi ruang Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik) dalam mengusut apa yang terjadi dengan beda hasil survei ini.
Jika terdapat pelanggaran etik, dia meminta agar diberi teguran
"Ada persatuan yang nanti melanggar kode etik pasti ada ditegur atau diberi peringatan atau mungkin dalam tanda kutip enggak tahu ya apakah kayak model IDI gitu bisa dicabut izin misalnya sebagai survei yang tidak layak. Kita intinya sekali lagi serahkan ke lembaga yang punya kewenangan untuk itu," ujarnya.
Pada kesempatan berbeda, Tim Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) berencana menggelar rapat untuk memanggil lembaga survei Poltracking dan LSI terkait hasil survei yang berbeda dalam Pilkada Jakarta 2024.
"Karena hasil survei mereka berbeda signifikan maka kami Dewan Etik Persepi akan segera rapat dan memanggil kedua lembaga tersebut," sebut anggota Dewan Etik Persepi, Saiful Mujani.
Pemanggilan dilakukan untuk menjelaskan kenapa hasil survei dua lembaga tadi berbeda.
Jika alasannya tidak jelas maka akan dilakukan audit forensik.
"Kalau dua langkah tadi tidak menjawab masalah maka akan dilakukan survei ulang oleh tim khusus Persepi," sebutnya.
