RIAU24.COM - SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur jalan meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah. Sepanjang 2026, Pemkab Siak berhasil mengakses sekitar Rp65 miliar dana APBN untuk mendukung pembangunan jalan di sejumlah wilayah.
Namun, kebutuhan penanganan jalan di Kabupaten Siak masih cukup besar, yakni lebih dari 130 kilometer. Kondisi ini semakin menantang di tengah keterbatasan fiskal daerah dan belum dibayarkannya kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp460 miliar oleh pemerintah pusat.
Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengatakan dukungan anggaran APBN tersebut berhasil diperoleh melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), dengan dukungan koordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau.
Salah satu proyek yang mendapat dukungan pendanaan tersebut adalah peningkatan ruas jalan Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan, yang menjadi jalur penghubung Perawang menuju Kecamatan Sungai Mandau.
Pada 2026, pembangunan jalan rigid beton di ruas tersebut mendapat alokasi anggaran Rp15 miliar untuk panjang 1,1 kilometer. Pekerjaan kemudian dilanjutkan dengan tambahan sepanjang 3,5 kilometer yang terbagi dalam dua segmen, yakni 1,8 kilometer senilai Rp25,67 miliar dan 1,7 kilometer senilai Rp24,24 miliar.
"Artinya dalam setahun ini saja, Alhamdulillah kita dapat mengakses sekitar Rp65 miliar dana APBN untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Siak," kata Afni, Kamis (19/11/2026).
Selain mengandalkan APBN, Pemkab Siak juga mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan lainnya, mulai dari DBH Sawit, APBD hingga dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Melalui dukungan DBH Sawit, peningkatan jalan kabupaten telah mencapai sekitar 6,577 kilometer dalam kurun waktu 1,5 tahun. Pekerjaan tersebut mencakup ruas Siak–Tumang, Sawit Permai–Teluk Merbau di Kecamatan Dayun, serta jalan poros Dusun Lubuk Miyam di Kecamatan Koto Gasib.
Sementara itu, melalui APBD, pemeliharaan jalan telah menjangkau 152,30 kilometer dalam setahun terakhir. Adapun sekitar 30 kilometer jalan lainnya mendapat peningkatan melalui dukungan CSR perusahaan.
Afni mengakui, berbagai capaian tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan infrastruktur jalan di Kabupaten Siak yang mencapai lebih dari 130 kilometer untuk penanganan lebih lanjut. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya membuka peluang pendanaan dari pemerintah pusat maupun sektor swasta.
Persoalan keterbatasan anggaran juga berkaitan dengan belum dibayarkannya kewajiban DBH sumber daya alam kepada Kabupaten Siak. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu pembayaran kurang salur DBH sekitar Rp460 miliar.
Menurut Afni, apabila dana tersebut dibayarkan, kemampuan fiskal daerah akan semakin kuat sehingga pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah pelosok, dapat dipercepat.
"Jika hak Kabupaten Siak dari DBH Sumber Daya Alam yang masih terutang oleh pusat dibayar, Insyaallah akan banyak sekali jalan-jalan di pelosok Kabupaten Siak bisa terbangun," ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Siak juga terus berkoordinasi dengan BPJN Riau untuk mengawal penanganan jalan nasional di kawasan Simpang Obor, lintas Siak–Tanjung Buton, yang selama ini rawan terdampak banjir.
Sebagai solusi jangka panjang, pembangunan jembatan kaki seribu direncanakan mulai dikerjakan pada 2027 dengan menggunakan anggaran APBN.
Afni menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan agar konektivitas antarwilayah semakin baik dan akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi semakin terbuka.
Di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan tetap diupayakan berjalan secara bertahap. Pemkab Siak berharap dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi dunia usaha dapat mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok.(Lin)