RIAU24.COM - Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sekaligus menjaga serta merestorasi ekosistem gambut secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni saat menerima kunjungan kerja Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, bersama Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolda Riau, Danlanud Roesmin Nurjaddin, jajaran Forkopimda Riau serta akademisi Universitas Riau, di Rumah Runding Restorasi, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Rabu 30 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kasmarni memaparkan kondisi terkini Karhutla di Kabupaten Bengkalis serta berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Berdasarkan ground check per 22 September 2026, Karhutla di Kabupaten Bengkalis tercatat mencapai 946 hektare dengan 87 titik api. Sementara berdasarkan pemantauan citra satelit per 28 September 2026, luas indikatif mencapai 8.573,25 hektare dengan 73 titik api.
“Angka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Karhutla tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan api. Ada persoalan gambut, tata air, akses, aktivitas masyarakat, hingga koordinasi dan kewenangan yang harus kita tangani secara bersama-sama,” tegas Kasmarni.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, membentuk aatgas operasi bersama dengan melibatkan TNI dan Polri.
Menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG), memperkuat sarana pemadaman meningkatkan patroli dan koordinasi di wilayah rawan Karhutla.
"Pemkab Bengkalis mendapatkan dukungan anggaran penanganan karhutla sebesar Rp15 miliar dari pemerintah pusat melalui BPBD Kabupaten Bengkalis,"ungkapnya.l
Namun demikian, Kasmarni menegaskan bahwa dukungan anggaran dan penguatan kemampuan pemadaman harus berjalan seiring dengan upaya pencegahan dan restorasi ekosistem gambut.
Menurutnya, salah satu langkah penting yang perlu terus diperkuat adalah pendekatan berbasis masyarakat melalui program transfer anggaran berbasis ekologi (TAKE), sekaligus memberikan dukungan kepada masyarakat agar dapat membuka dan mengelola lahan dengan cara yang aman tanpa membakar.
“Gambut dapat tetap aman apabila airnya terjaga, masyarakatnya kuat, datanya tersedia, dan semua kita bekerja dalam satu arah,” ujarnya.
Kasmarni menambahkan, penanganan karhutla adalah membutuhkan kerja bersama yang konsisten antara pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, dunia usaha dan akademisi.
“Bukan berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak dalam satu orkestrasi,” katanya.
Bupati Kasmarni menempatkan rumah runding restorasi Tanjung Leban sebagai salah satu contoh konkret kolaborasi dalam menjaga dan memulihkan ekosistem gambut.
Kawasan tersebut dikembangkan sebagai ruang konsolidasi, riset, edukasi dan pembelajaran restorasi, termasuk pengelolaan tata air pada lanskap sekitar 2.400 hektare.
“Rumah Runding ini harus kita rawat sebagai ruang bersama. Di sini pemerintah, masyarakat dan akademisi dapat bertemu, berdiskusi, melakukan riset dan mencari solusi nyata untuk menjaga gambut,” jelas Kasmarni.
Menurutnya, keberhasilan restorasi tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dipulihkan. Lebih dari itu, restorasi harus mampu memberikan pengetahuan, membangun kesadaran serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berencana menjadikan dua pohon berada di kawasan Rumah Runding Restorasi sebagai simbol pelestarian lingkungan melalui pembangunan ikon, tugu atau spot foto.
“Kita ingin ada tanda bahwa di tempat ini kita berkomitmen bersama menjaga lingkungan. Dua pohon ini nantinya kita jadikan ikon atau spot foto sebagai simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus menjaga dan melestarikan hutan mangrove,”ujarnya.
Sejumlah pengembangan kawasan juga disiapkan, di antaranya pembangunan Tugu Bintangor di Bengkalis, pembangunan gerbang masuk melalui dukungan CSR PT BBHA, jaringan listrik PLN, serta peningkatan akses jalan yang akan didukung Pemerintah Provinsi Riau.
Berbagai dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat aksesibilitas dan fasilitas kawasan, sekaligus menjadikan Rumah Runding Restorasi sebagai pusat edukasi, kolaborasi dan pembelajaran lingkungan.
“Kita ingin kawasan ini memiliki identitas yang jelas dan menjadi tempat yang bisa dikenang. Bukan hanya sebagai lokasi restorasi, tetapi juga sebagai ruang edukasi dan simbol kepedulian kita bersama terhadap lingkungan,” pungkas Kasmarni.
