RIAU24.COM - Koordinator Siaga 98, Hasanuddin menilai dominannya narasi mengenai Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi di ruang publik, media massa, maupun media sosial memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini yang terjadi komunikasi politik semakin tidak sehat, dikutip dari rmol.id, Jumat 4 September 2026.
Padahal, pemerintahan saat ini membutuhkan ruang publik yang cukup untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menunjukkan hasil berbagai kebijakan serta program yang dijalankan.
"Pemerintahan Presiden Prabowo harus mendapatkan ruang yang proporsional untuk menjelaskan kinerjanya kepada masyarakat. Jangan sampai ruang publik justru terus dipenuhi oleh narasi mengenai sosok Mantan Presiden Joko Widodo, sehingga perhatian masyarakat terhadap agenda pemerintahan saat ini menjadi terdistorsi," ujarnya.
Kehadiran Jokowi membuat Prabowo bersama kabinetnya tak nampak menjalankan berbagai program yang diarahkan pada kepentingan nasional.
Termasuk bidang ekonomi, ketahanan pangan, pembangunan, maupun penguatan posisi Indonesia dalam hubungan internasional.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan berbagai keberhasilan, tantangan, serta kebijakan yang sedang dijalankan dapat dikomunikasikan secara langsung dan efektif kepada masyarakat.
Dia juga menyoroti konstruksi komunikasi publik pemerintah yang dinilainya belum mampu menjadikan berbagai agenda strategis tersebut sebagai narasi utama di ruang publik.
"Kami melihat ada persoalan dalam konstruksi komunikasi publik. Banyak hal yang dilakukan pemerintahan Prabowo sebenarnya menyangkut kepentingan nasional dan memiliki dampak strategis, tetapi tidak selalu menjadi narasi utama di ruang publik. Sebaliknya, perhatian publik masih sering tersedot pada isu dan narasi yang berkaitan dengan mantan Presiden Jokowi," ujarnya.
