RIAU24.COM - Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno berharap besarnya basis massa Nahdlatul Ulama (NU) tak membuat organisasi kemasyarakatan Islam tersebut menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik dan kekuasaan.
Untuk menghindari hal tersebut, dia mengajak seluruh elemen NU mewaspadai intervensi kekuasaan, dikutip dari rmol.id, Kamis 20 Agustus 2026.
"NU banyak yang tertarik, NU banyak yang menggoda. NU adalah salah satu political resource yang bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari kepentingan politik," ujarnya.
Tambahnya, dibandingkan organisasi sosial-keagamaan lain yang basis massanya lebih terbatas, NU memiliki daya tawar politik lebih besar.
Kondisi ini membuat banyak pihak berkepentingan mendekati, memengaruhi, bahkan ikut menentukan arah kepemimpinan NU.
Dia yakin, fenomena ini tidak lepas dari sejarah panjang relasi NU dengan politik Indonesia.
Mulai dari masa NU sebagai partai politik, keterkaitannya dengan Masyumi, bergabung dengan PPP pada era Orde Baru, hingga kembali ke Khittah 1926 dan memasuki era pasca-Reformasi dengan dinamika hubungan NU dan PKB.
Dia juga membedakan antara keterlibatan warga NU dalam politik dengan penggunaan struktur organisasi NU sebagai arena transaksi politik.
"Jika pengurus NU tidak bisa menjaga syahwat kekuasaan, sebaiknya NU berubah saja menjadi partai politik," usulnya.
