RIAU24.COM - Mantan penasihat spiritual Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Sri Eko Sriyanto Galgendu, mengungkap sejumlah pandangannya terkait perjalanan politik Jokowi, dinamika kekuasaan nasional, hingga posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah wawancara di kanal YouTube “Madiloq” yang tayang pada 19 Mei 2026.
Dalam perbincangan tersebut, Eko mengaku telah mendampingi Jokowi sejak sebelum menjabat Wali Kota Solo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun, ia menyebut tidak lagi terlibat dalam pemerintahan Jokowi selama dua periode penuh.
Eko mengatakan, salah satu titik yang membuat dirinya mulai mengambil jarak adalah ketika mendengar adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut dia, informasi tersebut disampaikan oleh pihak keluarga Jokowi beberapa bulan setelah Jokowi resmi menjabat sebagai presiden pada periode pertama.
Ia menilai, gagasan tiga periode menjadi awal munculnya polarisasi politik di masyarakat. Dalam pandangannya, situasi tersebut memunculkan pembelahan kelompok politik dan menggeser orientasi kepemimpinan dari kepentingan bangsa menjadi kepentingan kelompok tertentu.
Selain menyoroti isu tiga periode, Eko juga mengkritik pendekatan pembangunan pada era Jokowi yang dinilainya terlalu berfokus pada infrastruktur fisik. Menurut dia, seorang pemimpin semestinya meninggalkan warisan peradaban dan keteladanan moral yang dapat dikenang lintas generasi.
Ia juga menyinggung kebijakan pemindahan ibu kota negara (IKN). Menurut Eko, kebijakan tersebut seharusnya didahului dengan pemahaman mendalam terhadap sejarah dan filosofi kepemimpinan Nusantara.
Dalam wawancara itu, Eko turut mengungkap pandangannya mengenai hubungan politik antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Jokowi melihat Prabowo sebagai sosok yang memiliki komitmen dan tahu membalas budi. Hal tersebut, menurut dia, menjadi salah satu faktor kedekatan keduanya dalam dinamika politik nasional.
Eko juga membahas posisi Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan saat ini. Ia menilai kapasitas dan pengalaman politik Gibran masih menjadi sorotan publik. Menurut dia, keterlibatan aktif Jokowi dalam sejumlah agenda politik belakangan menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kesiapan politik anak-anaknya.
“Jangan buat negara ini sebagai tempat pembelajaran,” kata Eko dalam wawancara tersebut saat menyinggung kepemimpinan generasi muda di lingkar kekuasaan.
Selain itu, Eko memperkenalkan istilah “operasi kodok” yang ia gunakan untuk menggambarkan dugaan praktik politik berupa adu domba, propaganda, dan penciptaan kegaduhan di ruang publik maupun internal pemerintahan. Ia mengingatkan agar pemerintahan saat ini menjaga soliditas internal dan tidak mudah terpecah oleh kepentingan politik tertentu.
Pada bagian lain, Eko juga menyinggung simbol politik yang menurutnya muncul dalam sejumlah pertemuan elite. Ia menafsirkan hidangan “bebek dan soto” yang disajikan Jokowi kepada para tokoh politik sebagai simbol kepatuhan dan pengikatan dukungan politik.
Di akhir wawancara, Eko mengajak seluruh elite politik untuk lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan kelompok maupun keluarga. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan nasional seharusnya dijalankan dengan tanggung jawab moral dan visi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.
(***)
