RIAU24.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq menolak war ticket haji yang diwacanakan pemerintah.
Alasannya karena kebijakan tersebut berpotensi mengganggu sistem antrean haji yang selama ini telah berjalan, dikutip dari rmol.id, Selasa, 14 April 2026.
Tambahnya, skema tersebut dapat mencederai rasa keadilan, terutama bagi calon jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat.
Dia mendengar wacana ini muncul sebagai salah satu opsi untuk merespons panjangnya antrean haji di Indonesia.
Hanya saja pendekatan berbasis kecepatan akses teknologi justru berisiko merugikan jemaah yang sudah mendekati jadwal keberangkatan.
"Kasihan calon jemaah yang sudah mengantre belasan tahun dan dijadwalkan berangkat dua atau tiga tahun ke depan, tetapi justru tergeser. Kebijakan harus berpihak pada keadilan jemaah, bukan sekadar adu cepat," ujarnya.
Potensi kesenjangan akses yang dapat timbul jika sistem daring tersebut diterapkan juga menjadi pikirannya
Dia mencontohkan masyarakat di daerah dengan keterbatasan infrastruktur internet akan berada pada posisi yang tidak diuntungkan dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan.
