RIAU24.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkalis memimpin rapat percepatan pendataan dan penyiapan lahan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Rabu, 7 Januari 2026 di Kabupaten Bengkalis.
Rapat ini membahas sinkronisasi data lahan, solusi bagi desa dan kelurahan yang belum memiliki lahan, serta dukungan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dalam arahannya, Sekda Bengkalis menegaskan pentingnya percepatan pendataan lahan KDKMP yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, antara lain memiliki luas minimal 1.000 meter persegi, berada di lokasi strategis, serta berstatus sebagai aset milik pemerintah daerah atau pemerintah desa.
Menurutnya, kesiapan lahan menjadi faktor kunci dalam mendukung operasional dan keberlanjutan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Agenda rapat juga mencakup sinkronisasi data lahan antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kodim 0303/Bengkalis.
Sinkronisasi ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini muncul dalam proses penyiapan lahan, termasuk perbedaan data dan kejelasan status kepemilikan aset. Dengan data yang selaras, diharapkan proses penetapan lahan KDKMP dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, rapat membahas solusi bagi desa dan kelurahan yang belum memiliki lahan KDKMP. Solusi yang mengemuka adalah melakukan identifikasi lahan lahan potensial melalui diskusi bersama lintas sektor, baik dengan pemerintah desa, kecamatan, maupun instansi terkait, guna menemukan alternatif lahan yang dapat dimanfaatkan.
Sekda Bengkalis juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memberikan dukungan regulasi untuk mempercepat pelaksanaan program KDKMP.
Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah desa dan kelurahan dalam menyiapkan lahan serta mengelola koperasi secara berkelanjutan.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis optimistis percepatan pendataan dan penyiapan lahan KDKMP dapat segera terealisasi, sehingga program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mampu mendorong penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
