RIAU24.COM - Pengamat politik dari Vinus Indonesia, Yusfitriadi dengan lantang menyebut perilaku partai politik dan para kandidatnya menjadi biang tingginya biaya Pilkada.
Tingginya biaya tersebut kerap disebabkan oleh gaya hidup dan pilihan belanja politik yang tidak rasional dikutip dari rmol.id, Minggu, 4 Januari 2026.
"Begitupun ketika argumennya biaya penyelenggara terlalu besar. Ya iya besar kalau digunakan untuk menyewa private jet. Tentu besar kalau misalnya sudah punya kantor tapi bikin agenda di hotel," ujarnya.
Biaya politik yang besar sejatinya wajar dalam konteks penguatan demokrasi.
Meskipun seperti itu, anggapan bahwa besarnya anggaran pemilu adalah konsekuensi sistem pilkada langsung.
"Dan kalaupun besar memang wajar untuk menguatkan demokrasi di negeri ini. Tapi kebesaran anggaran penyelenggaraan pemilu adalah anggaran yang dibuat-buat," tutupnya.
Anggaran besar juga terjadi ketika fasilitas negara yang sudah tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal.
Contoh lain maraknya politik uang. Maka yang seharusnya dibenahi adalah aktor-aktor politik yang terlibat, bukan justru sistem demokrasi yang diakali,
"Partai politik harus mendorong agar tidak terjadi money politics. Terus kenapa sistem yang disalahkan? Padahal perilaku yang mendorong menguatnya money politics adalah perilaku partai politik dengan para kandidatnya. Terus kenapa sistem yang harus diberangus?" ujarnya.
