RIAU24.COM - Siak — Pemerintah Kabupaten Siak terus memperkuat langkah konkret dalam mengatasi persoalan krisis air yang kerap menghantui para petani di Kecamatan Bungaraya. Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, menegaskan bahwa daerahnya membutuhkan sistem pengelolaan air yang modern, terpadu, dan benar-benar bekerja di lapangan, bukan sekadar rencana tanpa hasil.
“Kita harus serius. Saya ingin sistem yang bekerja, ada early warning system, bukan manusia yang harus tiap hari cek kanal. Kita tidak mau omong-omong saja, tapi hasilnya harus nyata,” tegas Bupati Afni saat memimpin rapat khusus di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat Siak, Jumat sore (5/12/2025).
Meski sebelumnya Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III menyatakan kesediaan membantu melalui pembangunan sumur artesi, Afni menilai kondisi saat ini menuntut aksi cepat dan solusi strategis yang terukur.
“Petani sudah lama menjerit soal kekeringan. Hari ini kita gali pengalaman dari ahlinya. MoU akan kita matangkan dan eksekusi segera,” ujarnya.
Dorong Kolaborasi Tuntas, Bupati Afni Bentuk Satgas Pengelolaan Air
Dalam rapat tersebut, Bupati Afni meminta semua pihak untuk bergerak bersama, termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bungaraya, sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.
Ia menegaskan pentingnya pembentukan Satgas Pengelolaan Air, yang akan merumuskan langkah-langkah cepat dan terkoordinasi. Satgas ini akan melibatkan unsur PII, perusahaan seperti PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari, PT TKWL, camat Bungaraya, hingga OPD terkait.
“Kita kejar kolaborasi bersama. Semoga satgas cepat terbentuk agar langsung bekerja sesuai SK Bupati, menghantarkan air ke sawah petani,” tambah Afni.
Ahli Paparkan Sejarah dan Arah Solusi, Dalam sesi diskusi, Irving Kahar Arifin, Dewan Penasehat PII Riau sekaligus mantan Kadis PU Siak, memaparkan kondisi sejarah Bungaraya yang dahulu merupakan rawa lebat dengan cadangan air berlimpah. Ia juga menjelaskan bagaimana aliran air dari Tasik Air Hitam pernah menjadi tumpuan utama.
Irving menilai bahwa kunci pengelolaan air saat ini terletak pada kesepakatan bersama melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah dan perusahaan, mulai dari penjadwalan buka-tutup pintu air, sistem manajemen air terpadu, hingga dukungan pompanisasi untuk mengalirkan air ke lahan pertanian.
“MoU bisa menjadi langkah awal yang kuat. Perusahaan harus ikut mengatur jadwal buka pintu air dan pemanfaatan sumber air. Saran saya, set pompa kedua lebih baik diserahkan ke Pemkab agar dapat dikelola langsung,” kata Irving.
Langkah Penting Menuju Ketahanan Pangan, Upaya yang sedang dipersiapkan ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memberikan solusi nyata bagi para petani Bungaraya, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.(Lin)
