RIAU24.COM -Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengkritik penegakan HAM dan demokras pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Isnur mengatakan, sepanjang satu tahun masa pemerintahan, justru terjadi banyak peristiwa yang menunjukkan kemunduran demokrasi, pembatasan kebebasan sipil, serta pelanggaran HAM.
“Evaluasi yang kritis, yang pertama, tampak Prabowo tidak punya kepentingan atau tidak punya perhatian di dalam isu demokrasi, HAM dan kebijakan sipil,” kata Isnur kepada Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
Menurut Isnur, berbagai peristiwa penangkapan terhadap aktivis, pembubaran aksi demonstrasi, intimidasi aparat, serta tindak kekerasan terhadap warga menunjukkan ruang kebebasan sipil semakin menyempit.
“Di Agustus kemarin terjadi penangkapan yang sangat banyak kepada aktivis, kepada demonstran, dan kekerasan di lapangan, bahkan ada yang meninggal 10 orang,” ujar dia.
Ia juga menyinggung situasi di Papua yang dinilai masih dipenuhi kekerasan aparat terhadap warga sipil.
“Kekerasan di Papua secara masif, secara banyak, tinggi,” kata Isnur.
Lebih jauh, Isnur menyayangkan tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap isu HAM dalam agenda resmi kenegaraan. Ia menyoroti pidato kenegaraan Presiden Prabowo di sidang umum PBB yang dinilai tidak mencerminkan keberpihakan terhadap isu kemanusiaan.
“Di dalam pidatonya, Prabowo juga tidak sama sekali memperhatikan isu HAM. Ketika pidato kenegaraan pagi hari, dia tidak menyebut satu pun kata HAM,” ujarnya.
Isnur menilai pemerintahan Prabowo juga tidak menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.
“Isu-isu kekerasan masa lalu tidak ada progres pemulihannya sama sekali,” katanya.
Hal yang perlu diapresiasi Meski demikian, Isnur menyebut ada sejumlah kebijakan yang layak diapresiasi karena dikoreksi oleh Presiden Prabowo.
Ia menyinggung beberapa kebijakan yang sebelumnya dinilai bermasalah lalu dibatalkan oleh pemerintah.
Misalnya kelangkaan gas, kenaikan pajak, dan kebijakan pemblokiran rekening.
Namun, menurutnya langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak akan menyelesaikan akar permasalahan yang ada.
Isnur menilai bahwa Prabowo sejauh ini hanya mengoreksi kesalahan jajarannya tanpa menyelesaikan permasalahan utama uang terjadi.
Desak Lakukan Evaluasi Kementerian
Insur pesimis Presiden Prabowo akan berubah dalam hal komitmen terhadap penegakan HAM.
Namun, ia menilai kementerian-kementerian masih bisa menjadi faktor pendorong perubahan.
“Kita sudah sulit mengharap Prabowo karena Prabowo sendiri tampak tidak peduli terhadap HAM. Tapi yang bisa game changer adalah kementerian-kementeriannya,” ujar dia.
Bagi Isnur, para menteri harus berani untuk mengambil sikap untuk memastikan negara tetap berjalan dalam koridor konstitusi.
“Menteri-menterinya harusnya lebih mengedepankan negara hukum, HAM dan demokrasi. Harus berinisiatif, harus berani, dan memahami HAM lebih dalam lagi,” kata Isnur.
“Kalau mengharapkan kesadaran presiden, itu enggak terjadi,” imbuhnya.
(***)
