RIAU24.COM - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan audit investigatif atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap proyek kereta proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB/Whoosh) yang kini mencapai sekitar Rp116 triliun.
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menelusuri penggunaan dana proyek, dikutip dari rmol.id, Kamis, 16 Oktober 2025.
"Audit investigatif BPK perlu untuk menelusuri penggunaan dana proyek, baik yang bersumber dari pinjaman luar negeri (China Development Bank) maupun penyertaan modal negara (PMN) dan dukungan fiskal lainnya," ujarnya.
Tambahnya, audit dilakukan untuk menilai potensi kerugian negara akibat keputusan investasi.
Termasuk cost overrun dan dukungan keuangan terselubung kepada BUMN.
"Dari pemeriksaan itu baru dapat ditentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik di tingkat kebijakan, manajemen BUMN, maupun konsorsium proyek, bila ditemukan unsur pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang," ujarnya.
Menurutnya, proyek strategis nasional seperti ini harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi keuangan negara.
