RIAU24.COM -Polemik lawas mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas, dan kali ini politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, melemparkan analisa tajam yang menyeret nama-nama besar di panggung politik nasional.
Dalam sebuah diskusi panas, Ade membeberkan sejumlah pihak yang ia curigai menjadi motor penggerak di balik isu yang terus digulirkan untuk mendelegitimasi kepala negara.
Analisa Ade Armando tidak main-main. Ia secara terbuka menunjuk tiga kekuatan politik utama yang berpotensi memiliki motif kuat untuk terus menghidupkan kontroversi ini.
Yang pertama dan paling mengejutkan adalah PDI Perjuangan, partai yang pernah menjadi rumah politik bagi Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka. Ade mensinyalir adanya "dendam politik" pasca-Pilpres 2024 yang menjadi bahan bakar utama.
Kecurigaan tidak berhenti di situ. Ade juga mengarahkan telunjuknya kepada kelompok yang terafiliasi dengan rival politik Jokowi dan Prabowo, yakni Anies Baswedan. Kelompok ini, menurutnya, memiliki rekam jejak dalam mengkritik pemerintah dan berpotensi menggunakan isu ijazah sebagai amunisi politik.
Nama ketiga yang masuk dalam radar analisa Ade Armando adalah Partai Demokrat, yang ia kaitkan dengan aktivitas vokal dari politikusnya, Roy Suryo, yang selama ini paling getol mempersoalkan ijazah Jokowi. Keterlibatan Roy Suryo dianggap sebagai representasi dari kepentingan politik partainya.
"Saya mau bilang satu yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan adalah, satu kemungkinan PDIP."
"Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212, terkait sama Anies Baswedan."
"Ketiga adalah kelompoknya Roy Suryo yang orang menyebut bahwa jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat.," kata Ade di program Bola Liar, Kompas TV, Jumat (20/9/2025).
Selain itu, Ade juga menyebut Amerika Serikat hingga kelompok aktivis demokrasi sebagai kemungkinan pihak yang juga berada di balik isu ijazah.
Selain itu, Ade juga menyinggung peran kelompok aktivis yang ia sebut sebagai 'Social Justice Warriors' (SJW). Menurutnya, kelompok ini bergerak atas dasar kepedulian terhadap demokrasi dan mungkin melihat isu ijazah sebagai cara untuk menunjukkan perlawanan terhadap rezim yang dianggap bermasalah.
"Kemudian disebut pula ada yang mengatakan bahwa di belakang ini ada sebuah kekuatan besar misalnya negara Amerika Serikat."
"Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa ini teman-teman, Anda pernah dengar istilah SJW, Social Justice Warriors ini lagi bergerak untuk menunjukkan bahwa kami peduli pada demokrasi," kata Ade.
Meski telah memaparkan serangkaian nama dan kelompok besar, Ade Armando mengakui bahwa analisanya masih sebatas hipotesis. Ia tidak bisa menunjuk dengan pasti siapa dalang utamanya. Namun, ia memberikan tantangan terbuka, khususnya kepada Roy Suryo, untuk berhenti bermain di ranah opini dan segera menyajikan bukti yang valid secara hukum.
"Sekarang kembali Anda tanya, lalu menurut Anda yang mana? Ya, saya enggak bisa jawab. Tapi yang jelas begini, yang penting begini, kalau Roy Suryo ingin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, kasih kami argumen, ya, bukti yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Wong ijazah Pak Jokowi itu enggak pernah dinaiki, tidak pernah dipertunjukkan kok," ungkap Ade
Jokowi tanggapi soal ijazah Gibran
Joko Widodo (Jokowi) menanggapi gugatan yang dilayangkan kepada putranya, Gibran Rakabuming Raka.
Gibran, yang kini menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, digugat terkait keabsahan ijazah SMA oleh seorang bernama Suban Palal
Gugatan perdata itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Karena gugatan ini berkait proses pencalonan Gibran menjadi wapres, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga turut serta digugat.
Subhan Palal meyakini ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Gibran dan KPU RI pada Pilpres 2024.
Menurut Subhan, berkas persyaratan yang diajukan Gibran sebagai calon Wakil Presiden diduga cacat.
Pasalnya, Gibran mendaftar menggunakan ijazah luar negeri yang masih diragukan.
Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 169 huruf r menyatakan, ”Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: (r) “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”.
Subhan berpandangan, hal ini jelas bertentangan dengan ijazah Gibran yang berasal dari luar negeri.
Tak habis pikir
Sementara itu, Jokowi tak habis pikir kenapa isu terkait riwayat pendidikan terus menyeret keluarganya, setelah ia juga sebelumnya terseret isu ijazah palsu. Jokowi bahkan berseloroh, bisa-bisa ijazah cucunya sekaligus anak sulung Gibran, Jan Ethes, juga akan ikut dipersoalkan.
"Ijazah Jokowi dimasalahkan. Ijazah Gibran dimasalahkan. Nanti sampai ijazah Jan Ethes dimasalahkan," kata Jokowi sambil tertawa di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
"Ya tapi apa pun ikuti proses hukum yang ada, ya. Semuanya kita layani," ujarnya. Menurut Jokowi, isu ijazah yang terus muncul ini tidak mungkin berjalan tanpa ada pihak yang mem-backup.
"Iya ini tidak hanya sehari, dua hari. Sudah empat tahun yang lalu. Kalau yang napasnya panjang itu kalau tidak ada yang mem-backup kan tidak mungkin. Gampang-gampangan aja," katanya.
"Iya (Singapura) di Orchid Park Secondary School. Yang nyarikan saya kok," ucapnya.
"Biar mandiri saja," sambung dia.
(***)
