RIAU24.COM -Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa posisi Presiden Joko Widodo hanya akan benar-benar aman dari berbagai tuduhan publik apabila kelak putranya, Gibran Rakabuming Raka, berhasil menduduki kursi presiden.
Pandangan tersebut disampaikan Rocky dengan menekankan bahwa perlindungan politik bagi seorang mantan kepala negara kerap kali bergantung pada siapa penerusnya.
Hal itu ia sampaikan dalam program Rakyat Bersuara yang tayang di kanal YouTube, Senin (23/9).
“Kita mesti lihat kepastian bahwa Presiden Jokowi tetap diincar oleh public value itu karena dia bagian dari rules yang panjang. Bagaimana Presiden Jokowi bersembunyi nanti? Dia hanya bisa bersembunyi kalau yang menyembunyikan dia adalah Gibran,” kata Rocky.
Menurut Rocky, jika Gibran benar-benar menduduki kursi presiden, maka seluruh isu yang selama ini membayangi Jokowi, mulai dari dugaan ijazah palsu hingga persoalan lain yang menumpuk, akan hilang dari perbincangan publik. Ia menegaskan bahwa kehadiran Gibran di tampuk kekuasaan berpotensi menutup rapat ruang serangan politik terhadap ayahnya.
“Artinya Gibran mesti jadi presiden supaya seluruh isu Fufufafa ijazah Jokowi palsu, segala macam hutang yang mesti ditagih, beban hak asasi manusia itu hilang kan begitu,” ujarnya.
Rocky kemudian menyoroti posisi Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai presiden. Menurut dia, sekalipun Prabowo memberikan perlindungan politik, hal itu tidak cukup untuk menyelamatkan Jokowi dari berbagai tekanan yang muncul.
Rocky menggambarkan bahwa Jokowi tetap berisiko menghadapi konsekuensi atas kebijakannya di masa lalu, meski telah ditopang oleh aliansi politik besar.
“Apa yang membuat Jokowi akhirnya merasa Prabowo tidak perlu melindungi dia tuh karena dia tahu pada akhirnya dia akan dicicil itu. Yang penting pastikan aja bahwa Jokowi hanya akan selamat kalau Gibran jadi presiden,” tambahnya.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan skenario yang lebih ekstrem, yakni Jokowi maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Gibran. Namun, Rocky menekankan bahwa hal itu akan melanggar etika politik dan nilai budaya yang hidup di masyarakat.
“Kalau anak presiden lalu kemudian bapaknya menjadi wakil, itu pelanggaran etika banget. Kemudian adat ke timuran, adat wong Jowo ini anak kurang ajar kalau dia jadikan ayahnya menjadi anak buah dia,” katanya.
Meski demikian, Rocky juga mengingatkan bahwa dari sisi aturan, tidak ada larangan konstitusional yang menghambat wacana tersebut. Ia menilai Mahkamah Konstitusi telah memberikan legitimasi luas bagi anak muda untuk maju dalam kontestasi politik nasional.
“Yang ada adalah legitimasi konstitusi yang terjadi kemarin. Mahkamah Konstitusi memberi ruang untuk semua anak muda bisa maju. Gibran dan Jokowi 2029 juga enggak ada melanggar konstitusinya,” ujarnya.
Rocky bahkan mengkritik dengan nada satir bahwa Jokowi tidak melanggar Undang-Undang Dasar, melainkan melanggar aturan lain yang secara moral lebih menohok. Ia menilai Jokowi seolah-olah belum sepenuhnya matang sebagai sosok pemimpin.
“Padahal dia masih anak-anak sampai sekarang. Artinya Jokowi tidak melanggar Undang-Undang Dasar, dia melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak,” kata Rocky.
Pandangan Rocky tersebut langsung menuai respons dari sejumlah narasumber lain yang hadir dalam diskusi. Mereka menilai bahwa hipotesis yang diajukan Rocky hanyalah sebatas wacana yang sulit diwujudkan.
Para narasumber mengingatkan publik bahwa Jokowi sudah berulang kali menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pemerintahan Prabowo–Gibran hingga akhir masa jabatan.
Sejumlah pihak juga menekankan bahwa pencalonan Gibran sebagai wakil presiden sebelumnya bukanlah dorongan langsung dari Jokowi, melainkan permintaan berulang kali dari Prabowo Subianto sendiri.
“Kan Pak Prabowo sudah sekian kali menyampaikan statement beliau bahwa saya yang meminta. Bahkan juga ada wawancara khusus, Pak Dasko mengatakan lima kali Pak Prabowo meminta dan agak memaksa untuk Gibran menjadi wakilnya karena kalkulasi politik,” ujar seorang pembicara.
Dalam diskusi itu, narasumber lain menegaskan bahwa tidak ada intervensi regulasi yang dilakukan untuk meloloskan Gibran. Menurut mereka, seluruh proses pencalonan Gibran merupakan bagian dari legitimasi politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
“Makanya republik ini, anak-anak bangsa ini harus diajarin tunduk pada konstitusi. Langkah-langkah konstitusional kemarin itu semua bagian dari proses politik dan enggak ada yang disalahi,” kata salah seorang narasumber.
Meski demikian, isu terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat dalam diskusi tersebut. Rocky kembali menegaskan bahwa polemik itu akan berakhir apabila Gibran benar-benar menjadi presiden.
“Kalau Gibran jadi presiden, seluruh isu Fufufafa ijazah Jokowi selesai,” katanya.
Kendati pihak Universitas Gadjah Mada dan aparat penegak hukum telah menegaskan keabsahan ijazah Jokowi, isu tersebut terus dipakai sebagai bahan serangan politik.
(***)
