RIAU24.COM - Anggota DPR Komisi V Fraksi Golkar Daniel Mutaqien Syafiuddin, mempertanyakan kinerja Kementerian Desa.
"Kalau desa bisa menyelesaikan permasalahan, setengah masalah Indonesia selesai," ujarnya dikutip dari inilah.com, Selasa, 9 September 2025.
Keberadaa Dana Desa (DD) juga tak luput dari pandangannya. Hal ini karena program tersebut telah berjalan lebih dari 10 tahun.
Alhasil, dapaj menjadi serta jumlah kepala desa yang terjerat masalah hukum terkait pengelolaan dana tersebut.
Lebih lanjut, Daniel menyoroti biaya besar menjadi kepala desa yang dinilai dapat memicu penyalahgunaan DD dan menekankan perlunya sistem pengawasan yang kuat, termasuk pada program koperasi desa.
“Anggaran terbesar kementerian harus fokus untuk pendamping desa agar menjadi problem solver, bukan menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Penting baginya konsolidasi dan solusi nyata.
"Tujuannya agar Dana Desa dan program terkait dapat berjalan efektif dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat desa," tutupnya.
