RIAU24.COM - Pemerintah mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital. Salah satu langkah awal adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital, yang akan diuji coba di Banyuwangi pada September 2025.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, program uji coba itu akan dipantau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti bulan September, minggu ketiga, kita sudah melakukan piloting di Banyuwangi. Presiden akan datang sendiri, dan persiapan sudah dilakukan beberapa bulan ini,” ujar Luhut di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Menurut Luhut, sistem bansos digital dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran, menekan kesalahan sasaran (inclusion dan exclusion error), serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Melalui aplikasi, masyarakat juga bisa melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.
Di sisi backend, sistem akan terhubung dengan berbagai lembaga, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), ATR/BPN, hingga Samsat.
“Kalau semua ini berjalan, kita bisa mengurangi kemiskinan dalam jumlah signifikan. Perhitungan Dewan Ekonomi menunjukkan, ada potensi 34 juta orang terbebas dari kemiskinan karena bansos lebih tepat sasaran,” kata Luhut.
Sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut baru saja memimpin rapat bersama kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian PAN-RB, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, BPS, Kementerian BUMN, Setneg, serta Bupati Banyuwangi.
Kehadiran lintas kementerian dan lembaga itu disebut menegaskan komitmen untuk menanggalkan ego sektoral dan bekerja bersama demi keberhasilan transformasi digital nasional.
Mandat percepatan transformasi digital diberikan Presiden Prabowo sekitar tujuh bulan lalu. Komite kemudian membentuk tim kecil yang merumuskan strategi digitalisasi di tiga sektor utama: program bantuan sosial, perizinan usaha, dan penguatan Digital Public Infrastructure (DPI).
Dalam pelaksanaannya, prinsip kehati-hatian pengelolaan data ditegaskan sebagai fondasi. Data bangsa harus tetap berada di dalam negeri dan dikelola secara aman. Komite juga akan menggelar rapat rutin tiap bulan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
(***)
