RIAU24.COM - Kelompok Cipayung Plus Riau mendesak DPRD Provinsi Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut defisit APBD 2024 yang mencapai Rp1,76 triliun. Desakan ini disampaikan dalam audiensi bersama Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, di Gedung DPRD Riau, Senin 28 Juli 2025.
Perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi ini juga menyerahkan surat resmi berisi tuntutan agar DPRD mengambil langkah konkret.
“Rakyat berhak tahu siapa yang bertanggung jawab atas defisit ini. Jangan terus disembunyikan dengan alasan teknis,” tegas Ketua DPD GMNI Riau, Teguh Azmi.
Dalam pertemuan itu, Kaderismanto menyatakan akan menjadwalkan hearing resmi dalam dua pekan ke depan untuk membahas usulan pembentukan pansus. Menurutnya, secara aturan, pansus dapat dibentuk jika didukung oleh dua fraksi.
Dalam pertemuan itu, Cipayung Plus juga menyoroti dugaan manipulasi proyeksi pendapatan APBD, yang dinilai menjadi penyebab tumpukan utang dan terganggunya layanan publik.
Mereka mengusulkan empat poin: klarifikasi terbuka dari Pemprov, pembentukan pansus, jaminan untuk sektor vital, dan optimalisasi PAD. Cipayung Plus menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga pansus benar-benar terbentuk dan bekerja transparan untuk rakyat.
