RIAU24.COM - Kamboja memutuskan menerapkan wajib militer mulai 2026. Keputusan ini dibuat bersamaan dengan meningkatnya ketegangan perbatasan dengan Thailand.
Kebijakan ini memunculkan kembali perdebatan lama tentang efektivitas dan urgensi wajib militer di tengah konflik militer yang belum mereda.
Wacana soal wajib militer ini dicetuskan oleh Perdana Menteri Hun Manet di hadapan pasukan militer di provinsi utara Kampong Chhnang, Senin (14/07).
"Ini adalah komitmen kami," ungkap Manet, dikutip dari AP News, Senin (14/7).
Ia menegaskan, langkah ini bertujuan untuk menutup kekurangan personel sekaligus memperkuat kemampuan militer. Lantas, apa saja yang perlu diketahui dari wajib militer Kamboja? Siapa yang diharuskan ikut wajib militer?
Berdasarkan Undang-Undang Wajib Militer Kamboja, warga negara berusia 18 hingga 30 tahun wajib mengikuti dinas militer. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga diperbolehkan mengikuti wajib militer secara sukarela.
Peraturan ini sendiri telah disahkan sejak 2006, tetapi belum pernah diaktifkan sebelumnya. Hun Manet mengklaim bahwa tentara hasil wajib militer lebih efektif dibanding pasukan sukarela. Menurutnya, mereka sama profesionalnya.
Langkah ini muncul setelah bentrokan berdarah di kawasan Emerald Triangle pada 28 Mei 2025 yang menewaskan satu tentara Kamboja.
Ketegangan perbatasan antara Kamboja dan Thailand terus meningkat, meski kedua pihak sempat menyepakati penyesuaian posisi militer untuk meredakan konflik.
Thailand sendiri telah lama menerapkan wajib militer bagi laki-laki usia 20 tahun dengan sistem undian tahunan. Terkait kekuatan militer, Phnom Penh masih kalah jumlah dibandingkan dengan Bangkok.
CIA World Factbook mencatat jumlah personel aktif Thailand mencapai 350.000 orang, sedangkan Kamboja sekitar 200.000 termasuk pasukan polisi militer.
Baca Juga: Pemerintah Jepang Bentuk Unit Khusus Tangani Warga Asing Gegara Ini
Penerapan wajib militer di Kamboja mulai 2026 oleh Hun Manet disebut sebagai respons terhadap konflik perbatasan yang belum selesai.
Dalam pidato militer di Provinsi Kampong Chhnang, ia juga menyerukan peningkatan anggaran pertahanan. Hun Manet meminta agar Thailand segera membuka kembali seluruh pos lintas batas tanpa syarat.
Negara bekas Kerajaan Khmer itu pun siap merespons dalam hitungan jam. Ketegangan perbatasan antara Kamboja dan Thailand tidak hanya berdampak militer, tetapi juga menciptakan tekanan politik domestik.
