RIAU24.COM -Mantan Presiden Joko Widodo mengendus adanya manuver politik berskala besar di balik kembali mencuatnya isu ijazah palsu yang menyeret namanya dan wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataan terbuka dari kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (14/7), Jokowi tak menampik bahwa situasi politik usai dirinya purnatugas tengah diwarnai gelombang tudingan dan tekanan.
"Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik. Di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan," ujar Jokowi, dikutip dari detikJateng.
Isu ijazah palsu milik Jokowi kembali menyeruak ke ruang publik setelah ia resmi mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024. Tak tinggal diam, Jokowi melaporkan lima individu terkait dugaan pencemaran nama baik melalui narasi ijazah palsu tersebut.
Jokowi menilai upaya ini bagian dari strategi politik yang lebih luas, dengan tujuan untuk meruntuhkan kredibilitasnya sebagai figur publik dan mantan kepala negara.
"Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade," ujarnya.
Tak hanya dirinya, Jokowi juga menyoroti putra sulungnya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Isu pemakzulan terhadap Gibran, menurut Jokowi, tak bisa dilepaskan dari rangkaian manuver politik yang tengah berlangsung.
"Termasuk itu (isu pemakzulan). Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik," kata Jokowi, tanpa merinci siapa yang ia curigai berada di baliknya.
Meski demikian, Jokowi mengaku menanggapi isu tersebut dengan tenang.
"Ya buat saya biasa-biasa saja lah dan biasa, ya bisa," imbuhnya.
Jokowi memastikan kasus hukum atas dugaan pencemaran nama baik itu sudah masuk tahap penyidikan. Ia menegaskan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum.
"Ini sudah dalam proses penyidikan. Ya, serahkan saja pada proses hukum yang ada," ujarnya.
Namun ia menolak untuk menunjukkan ijazah asli ke publik luas. Jokowi menyatakan hanya akan membeberkan dokumen tersebut di hadapan sidang pengadilan.
"Yang jelas, saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nanti. Nggak ada (rencana menunjukkan ke publik), harus di sidang pengadilan nanti saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki," tegas Jokowi.
Polda Metro Jaya sebelumnya mengungkap bahwa penyidik telah menggelar perkara atas enam laporan polisi yang berkaitan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Langkah ini dilakukan Kamis (10/7) malam oleh Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
"Hari Kamis, tanggal 10 Juli pukul 18.45, penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap enam laporan polisi yang sedang ditangani," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Jumat (11/7).
Pengamat menilai narasi seputar ijazah palsu dan pemakzulan Gibran menunjukkan bahwa serangan politik terhadap Jokowi tidak berhenti setelah ia lengser. Justru, pasca purnatugas, Jokowi tampaknya menghadapi upaya sistematis untuk mendiskreditkan pengaruh politiknya—baik sebagai figur maupun sebagai kepala "dinasti" politik yang kini memiliki perwakilan di kursi wapres.
Isu ini juga mencerminkan semakin tajamnya polarisasi pasca pemilu 2024, ketika kekuatan politik baru—termasuk Prabowo dan elite partai—berpotensi menyusun ulang lanskap kekuasaan dan menggusur warisan Jokowi.
(***)
