RIAU24.COM -Situasi politik nasional kembali menghangat setelah serangkaian pertemuan intensif antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Momen ini menjadi sorotan publik lantaran berlangsung di tengah isu reshuffle kabinet serta wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pertemuan tersebut memunculkan spekulasi soal arah koalisi baru antara Partai Gerindra dan PDIP.
Tidak sedikit yang membaca langkah ini sebagai bagian dari upaya Prabowo untuk memperkuat legitimasi politiknya di awal masa pemerintahan, sekaligus menjawab tekanan dari berbagai pihak—terutama dari kalangan purnawirawan—yang mengkritik posisi Gibran di pemerintahan.
Wacana pemakzulan Gibran, meskipun belum formal, mencerminkan adanya ketegangan politik yang serius di dalam maupun di luar pemerintahan.
Pengamat politik Rocky Gerung, menilai, bahwa manuver Prabowo ini menunjukkan kesadarannya akan pentingnya konsolidasi dalam menghadapi masa depan politik Indonesia yang tidak pasti.
“Prabowo tampaknya paham bahwa untuk menjaga stabilitas nasional dan mendorong agenda besar hingga 2029, ia tidak bisa dibiarkan tergantung pada bayang-bayang Jokowi dan kepentingan sesaat. Ia butuh mitra strategis yang punya kekuatan historis dan ideologis,” ujar Rocky.
Prabowo disebut tengah mengupayakan rekonsolidasi kekuasaan dengan pendekatan yang lebih strategis.
Upayanya menggandeng PDIP bukan hanya soal komposisi kabinet atau pertarungan elektoral, tapi juga menyangkut legitimasi ideologis.
PDIP yang berakar pada warisan Bung Karno dinilai punya posisi penting dalam membangun fondasi narasi baru: Indonesia sebagai kekuatan geopolitik yang mandiri di tengah kompetisi global.
Rocky Gerung melihat langkah Prabowo sebagai upaya “membuka jarak psikologis” dengan Jokowi.
Menurutnya, Prabowo tidak ingin masa pemerintahannya terus diidentikkan dengan sisa-sisa kebijakan lama, apalagi jika hal itu menimbulkan polemik di mata publik.
“Isu ijazah palsu, dugaan perlakuan istimewa terhadap Gibran, serta ketimpangan kebijakan menjadi beban politik. Maka Prabowo perlu menegaskan arah baru,” tegas Rocky.
Dengan pendekatan yang cenderung sosialistis, Prabowo kini mulai menegaskan visi pemerintahannya: penguatan kesejahteraan rakyat, pengurangan ketimpangan, dan pembangunan berbasis prinsip inklusivitas.
Ia tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga ingin meninggalkan warisan dalam bentuk paradigma baru tentang kepemimpinan Indonesia di panggung internasional—sebuah ambisi untuk menjadikan Indonesia kembali sebagai jembatan strategis Asia-Afrika.
Konsistensi Prabowo dalam menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas juga makin terlihat.
Ia mengisyaratkan bahwa siapa pun yang tidak sejalan dengan visinya harus siap mundur atau menghadapi konsekuensi politik.
Pendekatan ini tidak hanya menyasar birokrasi, tapi juga elite-elite politik yang selama ini ikut bermain di balik layar.
(***)
